Suara.com - Kemarau panjang membuat sejumlah lahan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mengalami kekeringan. Namun kondisi yang sudah berlangsung dua bulan ini bisa diatasi dengan pompanisasi.
Pompanisasi ini digagas oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), yang didukung dengan pembuatan embung untuk kebutuhan sumber air, demi menyelamatkan potensi lahan persawahan dari potensi kekeringan
"Pompanisasi bisa secara mandiri maupun melalui kelompok tani (poktan)," kata Plt Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Ponorogo, Andi Susetyo, Jatim, Kamis (3/10/2019).
Andi mendorong sejumlah desa untuk memanfaatkan dana desa, membangun jaringan pompa air di lahan pertanian. Dia menyebut jika mengandalkan bantuan dari pemerintah kabupaten, maka jumlahnya juga terbatas.
Solusi lain, kata Andi, petani bisa merubah pola tanam.
"Ketika kemarau, menanam palawija yang tidak sering membutuhkan air. Atau alternatif lain, menggunakan varietas padi yang lebih tahan air," katanya.
Menurut data Disperta Ponorogo hingga September lalu, totalnya terdapat 1.671 hektare lahan pertanian yang mengalami kekeringan. Sebanyak 672 hektare diantaranya dipastikan puso.
Sementara itu, 260 hektare mengalami kekeringan berat, 308 hektare kekeringan sedang, dan 390 hektare kekeringan ringan. Beruntung, kata Andi sebagian besar petani yang mengalami puso sudah terdaftar dalam asuransi usaha tanaman padi (UTP).
"Kekeringan di atas 75 persen bisa mendapat asuransi. Penyedia asuransi melakukan verifikasi di lapangan sebelum mencairkan ganti rugi tersebut," pungkas Andi.
Langkah serupa diterapkan Ditjen PSP Kementan di daerah lain di seluruh Indonesia dalam tiga tahun terakhir, yaitu pemberian 100 ribu mesin pompa air. Sementara untuk 2019 mencapai 20 ribu unit, yang didukung 7.300 meter (setara 7,3 kilometer) selang air.
"Kementan membantu pompa air untuk daerah-daerah yang kekeringan, seperti di Ponorogo. Permintaan untuk 2019 yang masuk ke Kementan mencapai 20 ribu unit pompa," kata Dirjen PSP Kementan, Sarwo Edhy.
Ia juga mendorong pengembangan embung, yang akan diakomodir Kementan dengan syarat harus di lahan desa, lahan pemerintah atau hibah dari masyarakat, agar pengembangan embung tidak sia-sia sehingga dapat dimanfaatkan oleh para petani.
"Anggarannya kita bantu melalui DAK (dana alokasi khusus), asalkan lahan yang disiapkan minimal 25 x 25 meter, kedalaman dua metar di lahan yang aman, dan bukan di atas lahan pribadi, agar tidak dijual dan dibongkar," katanya.
TERPOPULER
