Suara.com - Pemerintah berencana merevitalisasi sekitar 5.000 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sampai tahun 2025 mendatang, tujuannya agar setiap lulusan SMK siap bekerja sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan.
Hal tersebut dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy usai rapat koordinasi terkait vokasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin (7/10/2019).
"2020-2025 target kita 5 ribu seluruh wilayah Indonesia. Bahan dasarnya inpres nomor 9 2016 tentang revitalisasi SMK yang kita harapkan pertama jumlah SMK lebih banyak dibanding SMA dan menyiapkan jumlah lulusan masuk dunia kerja sesuai dengan tuntutan dunia kerja produktif yaitu 4.0," kata Muhajir.
Muhajir bilang revitalisasi tersebut juga akan merubah kurikulum dan jurusan SMK dengan mempertimbangkan kebutuhan industri, seperti sektor pariwisata, pertanian produktif, ekonomi kreatif, kemaritiman, energi dan pertambangan.
"Yang terutama perubahan pendekatan kurikulum, sudah berkali kali itu, yaitu dari suplai base ke demand base, jadi kurikulum SMK yang menentukan bukan hanya pemerintah tapi juga dunia industri," ucapnya.
Untuk anggaran yang dipersiapkan kata pria asal Madiun, Jawa Timur ini pemerintah merogoh kocek sekitar Rp 4,3 triliun yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Kemendikbud.
Revitalisasi ini bertujuan ketika pemerintah mendapatkan kenyataan bahwa lulusan SMK acap kali sulit mendapatkan pekerjaan karena lulusan yang tidak sinkron dengan dunia pekerjaan saat ini.
"Rendahnya serapan lulusan SMK itu sebagai fakta dan kemudian Presiden mengambil kebijakan untuk revitalisasi dan revitalisasi SMK baru turun awal 2017, untuk penataan dan persiapannya baru 2018, jadi memang perlu waktu," katanya.
TERPOPULER
