- Kementerian Keuangan menarik pembiayaan utang sebesar Rp127,3 triliun pada Januari 2026, setara 15,3 persen target APBN.
- Realisasi pembiayaan utang Januari 2026 ini tercatat lebih rendah dibandingkan pembiayaan Januari tahun sebelumnya.
- Pembiayaan anggaran total tercatat Rp105,06 triliun (15,2 persen target) menunjukkan strategi terukur pemerintah.
Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Menteri Purbaya Yudhi Sadewa telah menarik pembiayaan utang Rp 127,3 triliun pada Januari 2026.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyatakan kalau angka ini setara 15,3 persen terhadap target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.
"Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp 127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026," katanya saat konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026, dikutip Rabu (25/2/2026).
![Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung saat konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/02/23/18808-wakil-menteri-keuangan-wamenkeu-juda-agung.jpg)
Wamenkeu Juda Agung menyatakan kalau realisasi itu lebih rendah ketimbang pembiayaan utang pada Januari 2025 lalu dengan angka Rp 153,33 triliun atau 23,7 persen dari target APBN.
Adapun realisasi pembiayaan non utang pada Januari 2026 mencapai Rp 22,2 triliun atau 15,6 persen dari target APBN.
Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran secara keseluruhan tercatat sebesar Rp 105,06 triliun atau 15,2 persen dari target Rp 699,15 triliun per 31 Januari 2026.
"Perkembangan pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah, dan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan," lanjut dia.
Lebih lanjut Wamenkeu Juda Agung memastikan pembiayaan anggaran tetap mendukung stabilitas APBN dengan disiplin dan strategi yang adaptif. Strategi itu juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah.
"Pembiayaan anggaran berjalan dengan baik, on track, dan terjaga kredibilitasnya," jelasnya.
Baca Juga: Tegas Hina Negara, Penerima LPDP Bakal Di-blacklist Pemerintah