Ini Cara Dapatkan Rumah Subsidi dengan DP 1 Persen

Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengubah persyaratan uang muka rumah subsidi dari minimal lima persen menjadi satu persen. Langkah tersebut dilakukan untuk memudahkan persyaratan kepemilikan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah lewat Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Lantas, bagaimana caranya untuk dapatkan rumah subsidi dengan uang muka 1 persen tersebut?

Salah satu perbankan yang sering memberikan fasilitas kredit rumah bagi masyarakat adalah PT Bank Tabungan Negara (BTN). Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, BTN sendiri memiliki syarat khusus bagi masyarakat yang mau punya rumah subsidi dengan DP 1 persen.

Mengutip www.btn.co.id Senin (18/11/2019) bank plat merah tersebut memiliki persyaratan khusus bagi yang ingin mengajukan kredit perumahan diantaranya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 21 tahun atau telah menikah.

Selain itu, usia pemohon tidak melebihi 65 tahun pada saat kredit jatuh tempo. Khusus peserta ASABRI yang mendapatkan rekomendasi dari YKPP, usia pemohon s.d. 80 tahun pada saat kredit jatuh tempo.

Pemohon maupun pasangan (suami/isteri) tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah. Dikecualikan 2 kali untuk TNI/Polri/PNS yang pindah tugas.

Dari sisi finansial, si pemohon kredit juga harus memiliki penghasilan minimal Rp 4 juta sebulan untuk Rumah Sejahtera Tapak, sementara untuk yang memiliki penghasilan Rp 7 juta sebulan bisa mengambil Rumah Sejahtera Susun.

Selain syarat tersebut, pemohon juga bakal dimintai dokumen tambahan lainnya seperti e-KTP, NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Jika semua persyaratan tersebut sudah komplit pemohon kredit rumah bisa langsung mendatangi kantor cabang BTN di wilayah terdekat untuk mengajukan kredit.

Tidak sampai disitu saja, jika aplikasi pemohon diterima BTN. Pemohon bakal diminta untuk membuka rekening bank BTN dan meminta menabung minimal 3 bulan atau 6 bulan lamanya.

Jika tabungan pemohon lancar dalam masa waktu yang ditentukan diatas, kemungkinan besar seluruh aplikasi dan persyaratan untuk mendapatkan rumah bersubsidi bisa di dapatkan sesuai dengan keinginan pemohon kredit di wilayah mana rumah tersebut mau diambil dan tentunya pengembangan tersebut menjalin kerjasama dengan pihak BTN.

Sebelumnya Kementerian PUPR melonggarkan sejumlah persyaratan untuk kepemilikan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah lewat Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Salah satunya terkait uang muka (Down Payment/DP) yang semula sebesar 5 persen turun menjadi hanya 1 persen.

Wakil Menteri (Wamen) PUPR John Wempi Wetipo mengatakan untuk mendorong percepatan penyaluran dana bantuan pembiayaan tersebut, Kementerian PUPR memberikan pelonggaran pada persyaratan Program BP2BT dengan menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang BP2BT.

"Beberapa ketentuan pada peraturan tersebut diubah, misalnya pertama persyaratan uang muka yang semula minimal lima persen menjadi satu persen," ujar Wamen John Wempi dalam keterangan resminya.

Pelonggaran kedua adalah persyaratan lama menabung pada sistem perbankan dari semula minimal enam bulan menjadi tiga bulan.

Selanjutnya, pelonggaran perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan Penerima Manfaat BP2BT ditambah dari semula 20 hari menjadi 30 hari.

Terakhir, relaksasi persyaratan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum akad kredit menjadi surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan rumah dari pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi.