Apa Kabar Proyek Tanggul Laut Raksasa Penahan Banjir Jakarta?

Suara.com - Banjir besar Laut Utara 1953 yang persisnya diawali badai besar pada Sabtu malam tanggal 31 Januari, mengakibatkan luapan air yang merendam beberapa negara, seperti Belanda, Belgia, dan Inggris Raya.

Di Belanda, banjir besar menutupi wilayah seluas hingga 1.365 kilometer persegi, menewaskan 1.835 orang, serta memaksa lebih dari 70.000 orang mengungsi. Banjir juga merusak 47.300 bangunan, dan dari jumlah tersebut 10.000 bangunan hancur total.

Tragedi ini membuat pemerintah Belanda membentuk Komisi Delta untuk meneliti penyebab dan dampak banjir.

Selanjutnya, pemerintah menyusun rencana untuk membangun Deltawerken, yang merupakan proyek konstruksi 13 tanggul raksasa dan bendungan besar untuk melindungi banyak kawasan Belanda dari meluapnya Laut Utara.

Bendungan terbesar Deltawerken adalah Oosterscheldekering, yang panjangnya sekitar sembilan kilometer. Awalnya, Oosterscheldekering dirancang sebagai tanggul raksasa tertutup, tetapi setelah mendapat protes dari warga lokal, dibuatlah gerbang akses buka-tutup sepanjang empat kilometer.

Gerbang tersebut biasanya dibiarkan terbuka, tetapi dapat ditutup tergantung pada kondisi cuaca. Dengan sistem buka-tutup, kehidupan ekosistem laut dapat dilestarikan dan proses penangkapan ikan oleh nelayan juga dapat terus berlanjut, sementara daratan terlindungi air laut.

Oosterscheldekering yang dibangun sejak tahun 1960 akhirnya dibuka oleh Ratu Beatrix pada 4 Oktober 1986, dengan orasinya yang terkenal, yaitu "De stormvloedkering is gesloten. De Deltawerken zijn voltooid" (penahan banjir telah tertutup. Deltawerken telah terselesaikan).

Hingga kini, Belanda tidak pernah lagi mengalami tragedi banjir besar seperti pada tahun 1953. Oosterscheldekering sendiri dinobatkan oleh American Society of Civil Engineers sebagai salah satu dari Tujuh Keajaiban di Dunia Modern.

Bagaimana dengan Jakarta? Ibukota Indonesia itu, sebagaimana dikutip dari situs resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, menyebutkan bahwa National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) mencakup pembangunan tanggul raksasa di bagian utara Teluk Jakarta sebagai cara untuk melindungi ibukota dari banjir.

Situs tersebut menyatakan, dari ketiga fase mega proyek itu, Fase A difokuskan untuk meningkatkan perlindungan pantai yang ada saat ini, yaitu penguatan dan pengembangan tanggul-tanggul pantai yang sudah ada sepanjang 30 kilometer, serta pembangunan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta.

Kegiatan pencanangan fase pertama ini dilaksanakan pada awal September 2014, sementara pelaksanaan konstruksinya direncanakan pada awal 2016.

Namun, sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah mencabut izin prinsip pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang sekaligus memastikan penghentian pengerjaan reklamasi di 13 pulau yang belum dibangun, dan empat pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, 26 September 2018 lalu, mengatakan keputusan itu dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura).

"Dari hasil rekomendasi, kami pastikan 13 pulau yang belum dibangun akan dihentikan pengerjaannya. Penghentian itu tidak hanya pengerjaan saja yang dihentikan, tetapi juga secara keseluruhan, karena izin prinsip dan pelaksanaan juga dicabut. Adapun untuk empat pulau yang sudah ada, akan dikelola untuk kepentingan publik," ujar Anies.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam sejumlah kesempatan mengatakan, program NCICD bukan sekadar pengendalian banjir, melainkan lebih kepada remediasi atau perbaikan lingkungan Jakarta yang memang sudah melebihi daya dukungnya agar dapat dikembangkan ke depannya.

Dari tahun 2014 hingga 2018, Kementerian PUPR telah membangun tanggul pantai dan tanggul sungai sebagai fase awal. Tahun 2014, pembangunan tanggul tahap I dilakukan di Pluit sepanjang 75 meter.

Pembangunan tahap II dilanjutkan tahun 2016-2018, yaitu sepanjang 4,5 km dan terdiri dari dua paket. Paket 1 berlokasi di Kelurahan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan sepanjang 2,3 km, dan Paket 2 di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing dengan panjang tanggul 2,2 km.

Kemudian, Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda menyatakan sepakat memperkuat sinergi kerja sama dalam bidang keairan yang telah berlangsung lama dan terus berkembang, salah satunya dengan pembangunan tanggul laut Jakarta.

Sebelumnya Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anita Firmanti mengatakan, monitoring dan evaluasi bersama untuk memastikan MoU antara Indonesia-Belanda terkait hal tersebut berjalan dilakukan melalui Joint Steering Committee (JSC) atau Sekretariat Bersama, guna mengetahui capaian, kendala, dan tindak lanjutnya.

Selain itu, ujar dia, pertemuan tahunan JSC yang dihadiri sekjen kementerian kedua negara dengan lokasi bergantian juga dilakukan. Pada 13-14 November 2018, pertemuan JSC diselenggarakan di The Hag, Belanda.

Dari hasil pembahasan yang disampaikan dalam pertemuan pleno tersebut, proyek yang sudah dalam tahap implementasi, yakni pembangunan sebagian tanggul laut Jakarta sepanjang 4,5 kilometer, telah dikerjakan.

Sebagaimana diketahui, pembangunan tanggul laut Jakarta merupakan bagian dari masterplan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Tujuannya di antaranya adalah mengurangi risiko banjir dan banjir rob, serta mencegah penurunan permukaan air tanah kota Jakarta.

Kegiatan NCICD merupakan kerja sama tiga negara, yakni Pemerintah Indonesia, Belanda, dan Korea Selatan.

Secara keseluruhan, proyek tanggul laut dalam NCICD fase A mencapai 62,62 kilometer, dengan penguatan tanggul laut di area kritis sepanjang 46,58 kilometer. Dari areal yang dilakukan penguatan itu, pengerjaan awalnya dibagi tiga, yaitu oleh Kementerian PUPR sepanjang 19,48 kilometer, Pemprov DKI 11,5 kilometer, dan pihak swasta 15,5 kilometer.

Dari pembagian tersebut, Kementerian PUPR diketahui telah menyelesaikan 4,5 kilometer, Pemprov DKI 2,7 kilometer, sedangkan swasta hanya 2,1 kilometer. Namun, pihak swasta mengundurkan diri, sehingga sisa pengerjaan penguatan tanggul laut rencananya akan diselesaikan bersama oleh Kementerian PUPR dan Pemprov DKI.

Sementara itu, sejumlah pakar hidrologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) memandang penerapan sistem polder dapat menjadi solusi utama penanggulangan banjir di DKI Jakarta, selain normalisasi sungai dan pembersihan drainase.

"Saya kira satu-satunya mungkin ya, cara penanggulangan banjir di Jakarta ya dengan sistem polder itu," kata pakar hidrologi yang juga pengajar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan (DTSL) Fakultas Teknik UGM Prof. Bambang Triatmodjo saat jumpa pers di Kampus UGM, Yogyakarta, Senin (6/1).

Pembangunan sistem polder antara lain seperti yang diterapkan di Perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sistem polder, kata dia, mampu membuat perumahan elite yang berada 2 meter di bawah permukaan air laut itu tetap terlindung dari potensi banjir.

Oleh sebab itu, menurut Bambang, Pemda DKI Jakarta perlu menempatkan sistem polder yang merupakan kombinasi tanggul dan pompa di sejumlah titik, menyesuaikan dengan peta genangan dari Dinas Pekerjaan Umum setempat.

Menurut dia, tanpa sistem itu disertai normalisasi sungai dan pembersihan drainase, potensi banjir di Jakarta sulit dicegah. Apalagi jika curah hujan sangat tinggi seperti pada 31 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020 yang mencapai 377 milimeter per hari.

Pakar teknik sumber daya air UGM, Prof. Budi Santoso menjelaskan, seperti yang diterapkan di Belanda, sistem polder adalah membuat tanggul mengelilingi kota agar tidak kemasukan air. Air yang ada di dalam tanggul dikumpulkan, kemudian dipompa ke luar dan dialirkan ke laut.

Menurut dia, sistem itu biasanya diterapkan di tempat yang ketinggian muka air tanahnya lebih rendah daripada muka air laut. (Antara)