Infografis
NPC mengatakan perusahaan menjelaskan bahwa materi yang diambil melalui tiga sistem pemrosesan data akan dirilis atas permintaan otoritas kepolisian jika terjadi perselisihan, konflik, dan timbul keluhan.
Namun, Grab tidak memasukkan informasi ini melalui pemberitahuan dan kebijakan privasi, katanya.
“Perusahaan juga gagal menyebutkan dasar hukumnya dalam memproses data yang dikumpulkan. Dokumen-dokumen yang diserahkan ke NPC juga ditemukan tidak cukup untuk menentukan apakah pemrosesan data perusahaan sebanding dengan tujuan yang dimaksudkan, apakah manfaat pemrosesan lebih besar dari risiko yang terlibat, atau apakah proses tersebut adalah yang terbaik diantara alternatif yang dipertimbangkan untuk mencapai tujuan yang mendasarinya,” tulis NPC dalam keterangan resminya.
Hukuman dari Komisi Privasi Nasional ini muncul sebulan setelah badan anti monopoli Filipina mendenda Grab sebesar 16,1 juta peso (sekitar 319.000 dolar AS) karena dinilai menerapkan tarif terlalu mahal dan denda pembatalan.
Menurut Komisi Persaingan Usaha Filipina, keputusan tersebut didasarkan pada audit dari pengawas independen yang ditugaskan untuk memantau kepatuhan Grab dengan komitmen penetapan harga dan layanannya.
