Suara.com - Sekretaris Ditjen PSP Kementan Mulyadi Hendiawan menyebutkan Kementan telah menetapkan 5 fokus utama kebijakan. Hal ini terungkap dalam Rapat Teknis (Ratek) Pengelolaan Anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2020 (Wilayah I), di Hotel Aryaduta, Palembang, 12-14 Februari 2020.
Kelima kebijakan tersebut adalah Aspek Pembiayaan, Aspek Lahan, Aspek Alsintan, Aspek Pupuk dan Pestisida dan Aspek Irigasi.
"Untuk aspek pembiayaan, Kita fokus pada perlindungan usahatani melalui asuransi pertanian, fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor Pertanian, dan inisiasi bank pertanian," ujar Mulyadi dalam pembukaan Ratek, Rabu (12/2/2020).
Tahun 2020, Kementan menargetkan pembiayaan sektor pertanian sebesar Rp 50 triliun terserap melalui skema KUR. Target ini hampir 2 kali lipat dari realisasi KUR sektor pertanian tahun 2019 yang sekitar Rp 30 triliun.
"Untuk mencapai target ini, terdapat beberapa perubahan kebijakan. Antara lain menurunkan suku bunga dari 7 persen menjadi 6 persen dan peningkatan plafon maksimum KUR dari Rp 25 Juta menjadi Rp 50 Juta. Dengan perubahan kebijakan ini, diharapkan akan menarik lebih banyak pelaku usaha tani untuk berpartisipasi dan mengakses program KUR," harapnya.
Sementara, fokus aspek lahan meliputi perlindungan lahan melalui LP2B, pemetaan lahan pertanian, optimasi lahan rawa dan kering, serta perluasan lahan.
"Maksudnya selain kita terus mengoptimalkan lahan rawa dan lahan kering, kita juga terus berupaya melawan terjadinya alih fungsi lahan pertanian melalui LP2B," kata Mulyadi
Mulyadi melanjutkan, aspek Alsintan meliputi modernisasi pertanian melalui mekanisasi pertanian pra panen. Seperti Traktor R-2, Traktor R-4, Pompa Air, Rice transplanter, Chopper, Cultivator, dan lain-lain.
Mekanisme bantuan penyediaan alsintan prapanen tidak lagi diadakan di daerah tetapi seluruh pengadaan bantuan alsintan prapanen menjadi wewenang pusat. Alokasi anggaran bantuan alsintan sebesar Rp 1,169 triliun.
"Namun kali ini bagi-bagi Alsintan gratis akan dikurangi. Hanya yang memenuhi kriteria tertentu yang mendapatkan bantuan. Selebihnya akan didorong memanfaatkan KUR untuk kepemilika Alsintan," tuturnya.
Untuk aspek pupuk dan pestisida, lanjut Mulyadi, Ditjen PSP akan fokus pada penyaluran pupuk bersubsidi, unit pengolah pupuk organik (UPPO), dan bantuan pupuk organik. Dia berharap, permasalahan pendistribusian pupuk tidak ada terjadi lagi.
"Yang jelas ketersediaan pupuk bersubsidi aman. Kami minta Pemda memenuhi kebutuhan pupuk petani yang memang berhak," tambahnya.
Terakhir, aspek irigasi akan fokus pada pengembangan sumber-sumber air irigasi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), Embung/Dam Parit/Longstorage, Irigasi Perpompaan/ Perpipaan.
"Dalam catatan kami, kegiatan irigasi tahun lalu sangat bagus. Serapan anggaran juga mencapai target. Tahun ini akan digiatkan lagi," kata Mulyadi.
Selain itu, upaya perlindungan usaha petani sebagai amanah dari UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani masih dilanjutkan dalam bentuk kegiatan Asuransi Pertanian. Baik kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan premi Rp 36.000,-/Ha dan Asuransi Usaha, Ternak Sapi (AUTS) dengan premi Rp 40.000,-/ ekor.
TERPOPULER
