Suara.com - Dampak pendemi virus corona atau Covid-19 pada perekonomian nasional membuat pemerintah Indonesia menyiapkan langkah-langkah khusus atau skenario-skenario terburuk.
Salah satu skenario terburuk jika situasi pandemi virus corona belum berakhir adalah dengan memberi kewenangan kepada Bank Indonesia (BI) untuk melakukan bailout bank-bank sistemik lewat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Perluasan kewenangan ini jika situasi atau kondisi makin memburuk," kata Sri Mulyani dalam konfrensi pers Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dalam video teleconference di Jakarta, Rabu (1/4/2020).
Landasan hukum kebijakan ini kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo kemarin, Selasa (31/3/2020) sore.
Dirinya menjelaskan kewenangan yang dimaksud adalah BI bisa membeli Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) jangka panjang di pasar perdana.
"BI bisa beli repo dari LPS apabila ada masalah di bank sistemik maupun nonsistemik. Namun, bukan berarti kami tidak hati-hati," katanya.
Untuk diketahui, Bank Indonesia tidak bisa lagi memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan fasilitas pembiayaan darurat (FPD) sejak kasus bailout Bank Century.
Kewenangan itu dihilangkan dan skema yang berlaku saat ini adalah lewat LPS dengan membeli repo surat utang LPS.
"Dalam Perppu diatur BI diberikan kewenangan untuk membeli SUN dan SBSN, bukan sebagai first lender. Tapi, sebagai last lender. Dalam hal pasar tidak bisa menyerap kebutuhan penerbitan SUN maupun SBSN, baik karena jumlah atau pun karena suku bunga terlalu tinggi," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.
TERPOPULER
