Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya mengizinkan para pemilik Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) untuk bepergian ke luar daerah. Nantinya ada pemeriksaan di sejumlah titik yang telah ditentukan.
Aturan ini tertuang dalam Pergub Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Dalam pasal 13 Pergub tersebut, dinyatakan pemeriksaan akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan TNI.
Titik pengecekan atau Check Point yang ditentukan adalah sebagai berikut:
- Akses jalan keluar dan/ atau masuk Provinsi DKI Jakarta, baik jalan tol maupun jalan non tol;
- Terminal bus angkutan penumpang;
- Pintu keluar/ masuk stasiun kereta api antar kota;
- Pintu keluar/masuk terminal penumpang pelabuhan udara; dan
- Pintu keluar/masuk terminal penumpang pelabuhan laut.
Tak hanya pengecekan, di check point itu nantinya akan didirikan posko pemeriksaan kesehatan. Orang yang masuk atau keluar Jakarta harus dipastikan terbebas dari virus corona Covid-19.
"Dalam melaksanakan pengawasan pada titik pengecekan (check point) dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas Dinas Kesehatan," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Pergub itu yang dikutip Suara.com, Sabtu (16/5/2020).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang melarang masyarakat bepergian ke luar kota. Kendati demikian masih ada pengecualian bagi beberapa jenis pekerjaan.
Dalam Pergub itu, Anies menyatakan ada 11 sektor usaha yang memperbolehkan karyawannya bepergian ke luar kota. Sisanya, tak diperbolehkan ke luar kota dengan alasan apapun.
Berikut daftar sektor usaha yang diizinkan ke luar masuk Jakarta:
- Kesehatan
- Bahan pangan/makanan/minuman
- Energi
- Komunikasi dan teknologi informasi
- Keuangan
- Logistik
- Perhotelan
- Konstruksi
- Industri strategis
- Pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/ atau
- Kebutuhan sehari-hari.
Terakhir ada juga pemberian izin khusus kepada organisasi kemanusiaan yang membantu penanganan virus corona Covid-19.
"Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/ atau sosial," ujar Anies dalam Pergubnya.
Meski mendapatkan pengecualian, Anies menyatakan tiap orang harus memiliki Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) yang berasal dari Pemprov DKI. Cara mengurusnya adalah dengan mengunduh formulir pada situs corona.jakarta.go.id.
TERPOPULER
