Erick Thohir Beberkan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah oleh BUMN

Rabu, 15 Juli 2020 | 22:12 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin berjalan keluar dari pintu belakang Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (7/7/2020). [ANTARA FOTO/Adam Bariq]

Suara.com - Komisi VI DPR RI telah menyetujui usulan dana bantuan pemerintah ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun, bantuan pemerintah itu berupa penyertaan modal negara (PMN), pencairan utang pemerintah ke BUMN, dan dana pinjaman.

Menteri BUMN, Erick Thohir membeberkan, penggunaan dana yang didapat sejumlah BUMN dari pemerintah. Pertama, dana PMN sebesar Rp 23,65 triliun akan digunakan Rp 7,5 triliun oleh Hutama Karya untuk menyelesaikan ruas jalan tol Pekanbaru-Padang, termasuk seksi Pekanbaru-Pangkalan sebesar Rp 4,3 triliun dan ruas Simpang Indralaya-Muara Enim sebesar Rp 3,2 triliun.

Kemudian, sebesar Rp 6 triliun akan digunakan BPUI untuk penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM melalui Jamkrindo dan Askrindo.

Sedangkan, sebesar Rp 1,5 triliun akan digunakan PNM untuk program membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar) bagi perempuan prasejahtera.

"ITDC Rp 500 miliar, ini bagian penunjang infrastruktur fasilitas di Mandalika yang sudah berjalan, tapi kami enggak hanya PMN. Tapi, Alhamdulillah kemarin ITDC juga dapat pinjaman jangka panjang dari AIIB 30 tahun bunganya sangat kompetitif," ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI di Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Selanjutnya, tutur Erick, dana sebesar Rp 4 triliun untuk PTPN III dan Rp 500 miliar untuk Perumnas akan digunakan sebagai modal kerja.

Sementara, Mantan Bos Klub Inter Milan ini juga menyebut pemerintah juga akan melakukan pembayaran utang kepada BUMN sebesar Rp 115 triliun yang rinciannya Hutama Karya Rp 1,88 triliun, Wijaya Karya Rp 59,91 miliar, Waskita Karya Rp 8,9 triliun, Jasa Marga Rp 5 triliun, KAI Rp 257 miliar, Pupuk Indonesia Rp 5,7 triliun, Bulog Rp 566 miliar, Pertamina Rp 45 triliun dan PLN Rp 48,46 triliun.

Dari sisi dana pinjaman, tambah Erick, sebesar Rp 3 triliun yang didapat Krakatau Steel dan sebesar Rp 8,5 triliun Garuda yang didapat Garuda Indonesia akan digunakan untuk modal kerja.

"Kita tahu banyak sekali impor-impor baja yang terus menekan pasar domestik apalagi saat ini terjadi penurunan proyek infrastruktur. Larena itu kebutuhan pinjaman modal kerja bagian restrukturisasi senilai 2 miliar dolar AS kemarin," ucapnya.