Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) memutuskan untuk memberikan bantuan sosial (bansos) bagi sekitar 20 ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) baru. Hal ini dilakukan setelah mengetahui banyaknya KPM yang belum tersentuh bansos di saat pandemi Covid-19.
"Kami memutuskan untuk membuka kuota baru BST sebanyak 20 ribuan KPM. Saya minta pemerintah daerah kabupaten/kota untuk bergerak cepat mengajukan datanya," kata Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara, di Jakarta, Senin (23/11/2020).
Kuota baru BST diprioritaskan untuk daerah-daerah yang penyerapannya dinilai cepat.
"Dalam kesempatan bertemu dengan kepala daerah, mereka mengajukan tambahan permintaan bantuan kepada Kemensos. Ada masyarakat yang masih belum tersentuh bantuan," kata Mensos.
Dalam kesempatan bertemu dengan Juliari, di Jawa Tengah pekan lalu, Bupati Pemalang menyampaikan aspirasinya untuk penambahan kuota penerima BST di wilayahnya. Hal senada disampaikan Bupati Simalungun saat bertemu Juliari, beberapa waktu lalu.
Terhadap permintaan dari berbagai daerah tersebut, Juliari menyatakan, pada prinsipnya Kemensos siap mendukung permintaan tersebut.
Penambahan kuota baru ini akan diprioritaskan kepada daerah yang terbukti tinggi dalam merealisasikan bantuannya, seperti Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Simalungun.
"Karena negara memang harus hadir di tengah masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan akibat pandemi. Kami tunggu data penerima BST dari daerah. Saya harap, mereka bisa merespons secepatnya," katanya.
Menurut Juliari, tugas menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi tidak selamanya mudah. Dari kuota penerima bansos yang diajukan pemerintah daerah kepada Kemensos, tidak seluruh daerah sama kecepatannya dalam menyerap bantuan yang dialokasikan.
Dalam kunjungan Mensos pekan lalu, Kabupaten Pemalang memasuki penyaluran BST tahap ke-9.
"Kabupaten Pemalang termasuk yang cepat, mencapai 99 persen sampai pertengahan November. Sangat tidak salah kalau Pemalang kita tambah bantuannya. Ini semua tergantung dari keaktifan kepala daerah dalam berkomunikasi dengan Kemensos. Saya kira, ini patut diapresiasi," katanya.
Sementara itu, Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Asep Sasa Purnama menyatakan, kebijakan ini diambil untuk memperluas jangkauan BST.
"Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, agar negara hadir di tengah-tengah masyarakat yang terdampak pandemi, " katanya.
Di Kabupaten Pemalang ada 38.952 KPM BST yang tersebar di 14 kecamatan, dengan nilai Rp 11.685.600.000/bulan. Di Kabupaten Pemalang ada 171.684 KPM Program Sembako/BPNT yang tersebar pada 14 kecamatan, mencapai Rp 34.336.800.000/bulan.
Pelaksanaan BST disalurkan oleh PT. Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan Bantuan Pangan Non Tunai Program Sembako oleh Himbara. Mensos menyampaikan terima kasih kepada Direksi PT Pos, Himbara, pemerintah daerah, para pendamping, dan semua pihak yang membantu kelancaran pelaksanaan program.
TERPOPULER
