Pajak Vaksin Impor Asal China Dihapuskan Pemerintah, Kok Bisa?

Suara.com - Pemerintah baru saja mendatangkan sebanyak 1,2 juta dosis vaksin virus corona atau Covid-19 dari perusahaan farmasi asal China Sinovac.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari importasi vaksin tersebut dihasilkan bea masuk dan pajak senilai Rp 50,9 miliar, namun karena adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan Atas Impor Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka bea masuk dan pajak tersebut dibebaskan.

"Perkiraan fasilitas fiskal yang diperoleh dari importasi ini adalah sebesar Rp 50,9 miliar," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait kedatangan vaksin Covid-19, secara virtual, Senin (7/12/2020).

Sri Mulyani merinci dari total Rp 50,9 miliar pembebasan pajak tersebut terdiri dari Rp 14,56 miliar untuk bea masuk dan Rp 36,39 miliar dalam rangka impor pajak.

Sebanyak 1,2 juta dosis Vaksin Sinovac untuk penanggulangan Covid-19 tiba di Bandara Soekarno Hatta pada Minggu (6/12/2020) malam.

Kedatangan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap Virus Corona itu disambut antusias pemerintah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan jumlah vaksin yang diterima berjumlah 1,2 juta dosis.

"Saya ingin sampaikan satu kabar baik, bahwa hari ini pemerintah telah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19," ujar Jokowi, Minggu (6/12/2020).

Jokowi juga menjelaskan vaksin ini diterbangkan dari China dan dibuat oleh Sinovac.

"Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020 lalu," jelasnya.

Dengan hadirnya vaksin ini, Jokowi menyatakan ada titik terang dalam upaya pemutusan rantai penularan Covid-19. Dia berharap, wabah yang sudah berjalan sembilan bulan ini bisa segera diatasi.

"Kita amat bersyukur. Alhamdulillah, vaksin sudah tersedia. Artinya, kita bisa segera mencegah meluasnya wabah Covid-19," katanya.