Pemerintah Desak Lapindo Supaya Bayar Utang dan Denda Pinjaman

Selasa, 18 Mei 2021 | 08:30 WIB
Pemerintah Desak Lapindo Supaya Bayar Utang dan Denda Pinjaman
Foto dari udara di ketinggian 5000 kaki, lokasi dampak semburan lumpur panas Lapindo, Porong Sidoarjo, Selasa (9/12).

Suara.com - Pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendesak PT Minarak Lapindo Jaya agar membayarkan utang atas pinjaman ganti rugi korban lumpur Lapindo.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, hingga saat ini pihak PT Minarak Lapindo Jaya belum membayarkan sisa pinjaman serta denda.

Namun begitu, lanjutnya, Kemenkeu tetap bertekad untuk melakukan penagihan utang kepada PT Minarak Lapindo Jaya.

"Sampai dengan saat ini belum terdapat pembayaran dari pihak Lapindo. Pemerintah akan terus melakukan penagihan kepada Lapindo sesuai perjanjian yang disepakati," ujar Yustinus kepada wartawan, Selasa (18/5/2021).

Dalam hal ini, tutur Yustinus, belom ada langkah selanjutnya, jika PT Minarak Lapindo Jaya benar-benar tidak membayarkan utangnya.

Saat ini, jelas dia, Kemenkeu masih fokus dalam penagihan utang yang jumlahnya makin lama makin menggunung.

Diketahui, pada Maret 2007 perusahaan konglomerasi Bakrie itu memperoleh pinjaman Rp 781,68 miliar, namun utang yang ditarik dari pemerintah (dana talangan) sebesar Rp 773,8 miliar.

Dana talangan tersebut sedianya dipergunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur lapindo, Sidoarjo beberapa tahun silam.

Mengutip hasil audit BPK tahun 2019, pemerintah mencatat hingga 31 Desember 2019, total utang Lapindo Brantas dan Minarak kepada pemerintah sebesar Rp 1,91 triliun.

Baca Juga: Pemerintah Bisa Sita Aset Lapindo Kalau Tak Lunasi Utang Rp 1,91 Triliun

"Pemerintah tetap percaya pihak Lapindo akan kooperatif dan bersedia menunaikan kewajiban sesuai ketentuan," kata Yustinus.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan, jika Lapindo tidak bisa melakukan pembayaran secara tunai, pihaknya mendesak agar aser-aset yang dimiliki oleh Lapindo bisa diambil oleh pemerintah sesuai dengan nilai utang yang dimiliki.

"Tapi kalau tidak bisa itu bisa dilakukan dengan aset dan harus dilakukan valuasi. Yang jelas itu uang negara, sifatnya dana talangan dan sesuai perjanjian harus di lunasi dan pemerintah harus menagih," imbuhnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Cek Seberapa Sehat Jam Tidurmu Selama Bulan Puasa?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika Kelas 6 SD Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI