Suara.com - Kasus temuan puluhan ribu ton gula gudang PT Kebun Tebu Mas (KTM) masih terus bergulir hingga saat ini. Yang terbaru, muncul dugaan keterlibatan anggota DPR RI dalam dugaan penimbunan gula tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Arief Poyuono. Mantan Ketua Umum Partai Gerindra ini menduga kedua anggota DPR tersebut menjadi pihak yang membela atau membeking terhadap pelaku penimbunan gula yang terjadi di Jawa Timur ini.
"Nah setelah ketangkap adanya timbunan gula Rafinasi di PT KTM diduga Pemilik KTM meminta bantuan sejumlah Oknum Anggota DPR RI agar pihak penegak hukum yaitu Polri tidak menindak lanjuti temuan tersebut," kata Arief dalam keterangannya, Selasa (18/5/2021).
Bahkan Arief menilai ada unsur gratifikasi terhadap kedua anggota DPR yang membela PT KTM atas dugaan penimbunan gula tersebut. Atas dasar ini, menurut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun harus segera turun tangan.
"Yang pasti hal beking membeking tidak lah gratis alias diduga ada gratifikasi oleh PT KTM ke sejumlah oknum anggota DPR RI nah KPK harus selidiki nih," tutur dia.
Atas dugaan ini, Arief mengatakan Federasi Serikat Pekeja BUMN Bersatu mendesak Polda Jawa Timur untuk memproses PT KTM secara hukum dan meminta Menteri Perindustrian untuk mencabut atau menghentikan sementara izin PT KTM.
Sementara itu, kuota impor raw sugar yang dimilik PT KTM bisa dialihkam ke PTPN untuk mengelola Gula Kristal Putih (GKP).
Sebagaimana diketahui, pada akhir April 2021 lalu, masyarakat dihebohkan dengan temuan 15 ribu ton gula rafinasi dan 22 ribu ton gula kristal di gudang PT KTM Lamongan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Jawa Timur (Jatim).
Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Satgas Pangan Polda Jatim ini merupakan tindak lanjut dari munculnya isu terkait keluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jatim terkait pasokan gula rafinasi yang dikabarkan langka.
Baca Juga: Satgas Pangan Temukan Perusahaan Penimbun Gula Rafinasi
