Suara.com - Serikat petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai petani sawit belum merasakan merdeka di tengah perayaan HUT RI Ke-76. Hal ini akibat dari tatakelola perkebunan kelapa sawit yang masih menempatkan petani sebagai objek baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Negara dan perusahan yang sudah mendapatkan keuntungan besar dari bisnis perkebunan kelapa sawit tetapi masih saja mengabaikan petani sawit.
Mansuetus Darto Sekjen SPKS Nasional mengatakan, negara telah mendapatkan keuntungan yang besar melalui penerimana dalam bentuk devisa sekitar Rp 300 triliun setiap tahunnya, sementara itu perusahan juga terus mendapatkan keuntungan besar dan menjadi sumber kekayaan bagi konglomerat-konglomerat pemilik perusahan perkebunan sawit.
Kondisi ini tidak sama dengan kondisi petani sawit yang tetap saja miskin dan tidak sejahtera akibat dari buruknya tatakelola perkebunan sawit yang sengaja dibiarkan oleh pemerintah dan perusahan perkebunan sawit misalnya saja terkait dengan tataniaga sawit di tingkat petani terus menerus menjual Tandan Buah Segar (TBS) kepada tengkulak dengan harga yang sangat rendah sehingga petani merugi sekitar 30 persen setiap kilogramnya dari harga yang harus diterima.
"Petani sawit juga selama ini hanya menjadi komoditas politik dalam pengambilan kebijakan di sektor sawit nasional, tercatat beberapa kebijakan yang diambil dengan mengatasnamakan untuk kepentingan petani sawit tetapi dalam prakteknya tidak memberikan manfaat kepada petani sawit," kata Mansuetus Darto ditulis Rabu (18/8/2021).
Kebijakan ini, misalnya kebijakan dana perkebunan sawit melalui Badan Pengelola Perkebunan Sawit (BPDPKS) dalam implementasinya kebijakan ini hanya mendukung dan memprioritaskan bisnis baru para konglomerat-konglomerat sawit Indonesia yaitu bisnis biodiesel, tercatat melalui kebijakan dana sawit ini konglomerat sawit menerima dari sekitar Rp 57, 72 Triliun dari tahun 2015-2020 atau sekitar 90 persen dari dana sawit melalui subsidi bisnis mandatari biodiesel, sementara petani sawit tetap saja dipersulit untuk mengkases dana tersebut.
"Petani sawit juga hanya menjadi alat diplomasi bagi pemerintah dan perusahan sawit dalam melakukan lobi dan negosiasi kepada negara-negara pembeli minyak sawit dari Indonesia," ujar Mansuetus Darto.
Selalu mengatasnamankan untuk kesejahteran petani sawit tetapi di lapangan petani tidak pernah di urusi dengan serius masalahnya mulai dari legalitas sampai dengan penjulan yang di kuasai tengkulak.
SPKS kemudian berharap dalam momentum dirgahayu kemerdekaan RI ke-76 pemerintah dan perusahan perkebunan agar kedepanya memiliki komitmen yang nyata dalam pemberdayaan petani sawit mulai dari percepatan kemitraan antara perushaan perkebunan dengan petani sawit agar petani sawit tidak lagi menjual TBS melalui tengkulak, mempermudah petani dalam akses petani pendanaan melalui BPDPKS, sampai pada pelibatan petani sawit rantai pasok biodiesel.
Sementara itu Pahala Sibuea Ketua Umum Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) meminta pemerintah agar benar-benar memperhatikan kesejahteraan petani sawit, fakta bahwa saat ini petani sawit belum merdeka dalam arti mendapatkan pelayanan dari pemerintah, itu sangat nyata dilapangan banyak petani sawit yang masih miskin dan belum sejahtera, tidak hanya itu akses kebijakan pemerintah pun sangat sulit di dapatkan oleh petani sawit hal ini diperparah dengan banyaknya peraturan peraturan yang bermunculan belakangan ini, seperti akses dalam mendapatkan pelayanan dari bandan pengelola dana perkebunan seperti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM petani untuk mengelola perkebunan secara berkelanjutan, untuk itu kami berharap kepada pemerintah agar dapat bermitra dengan Asosiasi Petani dalam pendampingan dan pembinaan petani.
"Selama ini pemerintah masih mengabaikan peran asosiasi petani, padahal asosiasi petani ini yang sangat dekat dgn petani dlm segala hal baik itu untuk pembinaan, pelatihan dan mengajak petani untuk menerapkan sawit berkelanjutan," pungkasnya.
TERPOPULER
