Presidensi G20, Apa Manfaatnya Bagi Ekonomi Indonesia?

Suara.com - Indonesia telah ditetapkan sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ke-15 Riyadh, Arab Saudi, pada tanggal 22 November tahun lalu.

Serah terima dari Presidensi G20 saat ini, yaitu Italia ke Indonesia akan dilakukan pada KTT G-20 yang akan dilaksanakan di Roma, Italia.

Dalam hajatan besar ini, Pemerintah Indonesia akan membawa tema recover together recover stronger yang artinya pulih bersama, tangguh bersama.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan event Presidensi G20 setidaknya membawa tiga manfaat besar yang bisa diperoleh Indonesia baik dari segi ekonomi, pembangunan sosial maupun manfaat dari segi politik.

"Dari aspek ekonomi beberapa manfaat langsung adalah peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan bisa mencapai Rp 1,7 triliun, penambahan PDB hingga Rp 7,47 triliun dan melibatkan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor dan diharapkan secara agregat ini akan beberapa kali 1,5 sampai dua kali efek yang dicapai dari pertemuan IMF World Bank 2018 lalu," kata Airlangga dalam konfrensi pers virtual pada  Selasa (14/9/2021) malam.

Tak hanya itu, bagi Indonesia acara ini juga menjadi momentum untuk menampilkan keberhasilan reform struktural yang telah dilakukan pemerintah Indonesia selama pandemi Covid-19 diantaranya dengan UU Cipta Kerja dan dengan Sovereign Wealth Fund.

"Tentunya ini akan mendorong konfiden dari investor global untuk percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong kemitraan Global yang saling menguntungkan," katanya.

Tak hanya itu, pertemuan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk mendorong koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang seimbang dan membuat G20 adaptif terhadap krisis, memperjuangkan kepentingan nasional di forum global, antara lain isu transormasi digital dan ekonomi inklusif.

Beberapa rangkaian kegiatan yang dipersiapkan Indonesia sebagai Presidensi G20 antara lain, 150 pertemuan dengan side event mulai 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022.

Pertemuan tersebut akan dilakukan secara hybrid dengan mempertimbangkan kondisi pengendalian Covid-19, dan juga dilakukan secara fisik sesuai parameter yang ada.

“Indonesia memastikan pertemuan side event di bawah Presidensi Indonesia akan mengikuti parameter kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, dan melakukan level assessment terhadap pandemi sesuai standar WHO,” ucapnya.