REGIONAL:
Suara.com - Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyebut tidak ada yang salah ketika perbankan memberikan pembiayaan atau fasiitas kredit ke perusahaan yang bergerak di sektor batu bara. Asalkan, skema bisnis dan usaha sesuai dengan kriteria pemerintah hingga persyaratan perbankan.
Pernyataan tersebut menanggapi munculnya petisi yang meminta perbankan menyetop pembiayaan memberikan pinjaman ke perusahaan batu bara.
Petisi tersebut dibuat 'Fossil Free Kampus Indonesia' di change.org, dengan judul petisi, Dirut BNI: Stop Danai Batu Bara, Alihkan Uang Kami dari Perusak Masa Depan! #GaPakeNanti.
"Dalam artian sudah sesuai dengan SOP bagaimana cara memberikan pinjaman kepada suatu perusahaan," ujar Mamit kepada wartawan, Rabu (11/5/2022).
Mamit mengatakan, sampai hari ini, batu bara masih menjadi kekayaan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia bahkan dunia.
Seharusnya, menurut dia, Indonesia mampu mengoptimalkan kekayaan yang dimilikinya ini seiring mempersiapkan zero emisi pada tahun 2060 mendatang.
"Ini kesempatan bagi kita sebagai negara eksportir batu bara terbesar. Harusnya dioptimalkan, sambil berjalan ini saya kira bagaimana kita bisa mengoptimalkan semua sumber daya alam fosil kita termasuk batu bara sambil kita berproses menuju transisi zero emisi yang tengah dipersiapkan," kata Mamit.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batu bara Indonesia (Aspebindo), Anggawira mengatakan saat ini pelaku bisnis batu bara tidak terganggu sama sekali atas pembiayaan, baik dari bank konvensional maupun fintech.
"Kalau soal pembiayaan, kita selama ini masih oke aja dari perbankan dan fintech," imbuh dia.
Menurut Anggawira, sorotan terhadap BNI terkait pembiayaan sektor batu bara di Sumatera Selatan harus dilihat secara proporsional, karena sangat kasuistik.
"Ini lebih kepada mekanisme internal bank bukan bisnis batu baranya," katanya.
TERPOPULER
