Infografis
Diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kepolisian RI, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kemudian, ada 10 pemerintah daerah (Pemda) dengan komitmen yang sama, diantaranya, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Aceh, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Papua, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sumatera Utara.
Presiden, lanjut Azwar, akan mengumumkan hasil dari kegiatan afirmasi belanja produk dalam negeri yang dilakukan dalam beberapa waktu belakangan. Beliau akan mengumumkan instansi pusat, daerah maupun BUMN yang telah memenuhi target belanja produk lokal.
"Pada Oktober 2022, Presiden Jokowi akan mengumumkan serapan belanja PDN," tutupnya.
Jawa Barat Maksimalkan Penyerapan PDN
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), saat ini terus fokus pada peningkatan dan pelayanan di e-katalog produk lokal. Hal ini guna memaksimalkan penyerapan untuk belanja PDN.
Meski mencatat tingkat penyerapan PDN sebesar Rp 1,3 triliun per 27 Mei 2022 atau sekitar 30 persen dari target Rp 4,5 triliun tahun 2022, namun pemerintah setempat tetap menggenjot pemanfaatan e-katalog, karena diyakini aplikasi ini makin mempercepat upaya penyerapan.
Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Iendra Sofyan, mengatakan, capaian Jawa Barat cukup baik. Namun piaknya akan terus menggenjot belanja di berbagai sektor dan menambah jumlah barang di katalog elektronik (e-katalog) lokal.
“Upaya lain yang kita lakukan yang tentunya adalah kita akan meningkatkan e-katalog elektronik lokal Jawa Barat ya ini desain berikutnya,” ujar Iendra saat Talkshow VI: Implementasi Komitmen Belanja Produk Dalam Negeri 5 Pemda Terpilih, yang menjadi rangkaian Business Matching atau Temu Bisnis Tahap III.
Baca Juga: Presiden Jokowi Himbau KPU Gunakan Produk Dalam Negeri untuk Pemilu 2024
Pemerintah Prvinsi (Pemprov) Jawa Barat saat ini dikatakannya sedang memasukkan 13 produk baru dalam e-katalog daerah ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
