Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.860.000
Beli Rp2.735.000
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...
USD/IDR 17.090

Zulkifli Hasan Jadi Menteri dengan Izin 'Pembatatan' Hutan Terbesar, Capai 2,4 Juta Hektar

M Nurhadi | Suara.com

Kamis, 16 Juni 2022 | 13:28 WIB
Zulkifli Hasan Jadi Menteri dengan Izin 'Pembatatan' Hutan Terbesar, Capai 2,4 Juta Hektar
Serah terima jabatan Menteri Pedagangan M Luthfi kepada Zulkifli Hasan, Rabu (15/6/2022) (ist)

Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Kontroversi Zulkifli Hasan saat jadi menteri di era SBY pun kembali menjadi perhatian.

Jabatan menteri memang bukan perkara baru untuk politisi PAN ini. Sebelumnya, di era Presiden SBY, Zulkifli Hasan merupakan Menteri Kehutanan. Jabatan itu diemban Zulhas sejak 2009-2014 atau selama pemerintahan periode kedua SBY. 

Selama masa jabatannya tersebut Zulhas membuat kontroversi dengan menerbitkan izin pelepasan hutan seluas 1,64 juta  hektare. Izin itu memungkinkan hutan dibuka dan dialihfungsikan, seperti untuk perkebunan kelapa sawit. Kebijakan ini menuai kritik keras dari organisasi lingkungan Greenomics.

Terlebih, Zulhas diduga kuat terlibat dalam kasus alih fungsi hutan di Provinsi Riau yang menyeret nama Mantan Gubernur Riau Annas Mamun. Mamun pada September 2014 terjaring OOT KPK karena kasus korupsi alih fungsi hutan tersebut. 

Selama sepuluh tahun pemerintahan SBY, data KLHK mencatat Kementerian Kehutanan telah menerbitkan izin alih fungsi 2,4 juta hektare hutan.

Selain era Zulhas, izin tersebut diterbitkan di era Menteri Kehutanan MS Kaban selama periode 2004-2009. Jumlah hutan yang dilepaskan ini jauh lebih banyak dibanding era Presiden BJ Habibie (763.041 hektare), Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (164.147 hektare), dan Jokowi (619.357 hektare). Luas hutan yang dilepas ini hanya kalah dari era Presiden Megawati (3.702 hektare) dan Soeharto (3.468.801 hektare). 

Selain izin Pelepasan Kawasan Hutan, pemerintah juga memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Izin ini memungkinkan pemanfaatan kawasan hutan di luar fungsi kehutanan namun tidak mengubah fungsi utamanya.

IPPKH biasanya dikeluarkan untuk kegiatan tambang, pembangunan jalan tol, dan jaringan telekomunikasi. Di era pemerintahan SBY, IPPKH dikeluarkan untuk 322.169 ha yang sebagian besar digunakan untuk kepentingan pertambangan. 

Kebijakan Zulkifli Hasan soal pembukaan hutan yang dinilai lebih mudah dan memihak kepentingan komersil Isu ini bahkan sempat viral di media sosial setelah aktor Hollywood Harrison Ford mewawancarai Zulhas soal kondisi hutan untuk keperluan pembuatan dokumenter Years of Living Dangerously.

Bintang film tersebut melontarkan sejumlah pertanyaan sensitif soal kerusakan hutan di Indonesia di era pemerintahannya. 

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Mau Ganti Wadah Minyak Goreng Curah Setelah Sidak Pasar, Mendag Zulhas: Kantong Plastik Tidak Sehat

Mau Ganti Wadah Minyak Goreng Curah Setelah Sidak Pasar, Mendag Zulhas: Kantong Plastik Tidak Sehat

Bisnis | Kamis, 16 Juni 2022 | 13:14 WIB

Konsorsium Pembaruan Agraria: Reshuffle Menteri ATR/BPN Takkan Selesaikan Masalah Agraria

Konsorsium Pembaruan Agraria: Reshuffle Menteri ATR/BPN Takkan Selesaikan Masalah Agraria

News | Kamis, 16 Juni 2022 | 12:38 WIB

Banyak yang dari Parpol, Pengamat Sebut Kabinet Jokowi Hasil Reshuffle Bergeser Pada Praktik Transaksi Politik

Banyak yang dari Parpol, Pengamat Sebut Kabinet Jokowi Hasil Reshuffle Bergeser Pada Praktik Transaksi Politik

News | Kamis, 16 Juni 2022 | 12:27 WIB

Zulkifli Hasan Diangkat Jadi Menteri Perdagangan, Pengamat Politik: Kalau Zulhas Mengagetkan

Zulkifli Hasan Diangkat Jadi Menteri Perdagangan, Pengamat Politik: Kalau Zulhas Mengagetkan

Banten | Kamis, 16 Juni 2022 | 11:23 WIB

Resmi Jadi Kemendag, Legislator DPR RI Minta Zulhas Segera Benahi Internal Usai Dirjen Daglu Jadi Tersangka

Resmi Jadi Kemendag, Legislator DPR RI Minta Zulhas Segera Benahi Internal Usai Dirjen Daglu Jadi Tersangka

News | Kamis, 16 Juni 2022 | 11:12 WIB

Membaca Sifat dan Karakter 2 Menteri Baru Jokowi Berdasarkan Weton Jawa: Zulhas dan Hadi Tjahjanto

Membaca Sifat dan Karakter 2 Menteri Baru Jokowi Berdasarkan Weton Jawa: Zulhas dan Hadi Tjahjanto

Lifestyle | Kamis, 16 Juni 2022 | 11:30 WIB

Terkini

Pertamina Wisuda 168 Binaan Usaha Ultra Mikro, Total Cuan hingga Rp2,7 Miliar

Pertamina Wisuda 168 Binaan Usaha Ultra Mikro, Total Cuan hingga Rp2,7 Miliar

Bisnis | Minggu, 12 April 2026 | 09:33 WIB

Purbaya Targetkan Legalisasi Rokok Ilegal Berlaku Mei 2026 demi Tambah Pendapatan Negara

Purbaya Targetkan Legalisasi Rokok Ilegal Berlaku Mei 2026 demi Tambah Pendapatan Negara

Bisnis | Minggu, 12 April 2026 | 07:30 WIB

Purbaya Siapkan Insentif Motor Listrik, Bagaimana Nasib Mobil Listrik?

Purbaya Siapkan Insentif Motor Listrik, Bagaimana Nasib Mobil Listrik?

Bisnis | Minggu, 12 April 2026 | 07:00 WIB

Aturan Baru OJK Minta Bank Biayai MBG hingga KDMP, Purbaya Klaim APBN Masih Cukup

Aturan Baru OJK Minta Bank Biayai MBG hingga KDMP, Purbaya Klaim APBN Masih Cukup

Bisnis | Minggu, 12 April 2026 | 03:31 WIB

Kementerian ESDM Lelet Urus RKAB, Perhapi: Banyak Perusahaan Tambang Tak Berfungsi

Kementerian ESDM Lelet Urus RKAB, Perhapi: Banyak Perusahaan Tambang Tak Berfungsi

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 22:25 WIB

Iran: Tak Ada Keistimewaan, Kapal Pertamina Bisa Bebas Jika Indonesia Negosiasi dengan IRGC

Iran: Tak Ada Keistimewaan, Kapal Pertamina Bisa Bebas Jika Indonesia Negosiasi dengan IRGC

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 20:29 WIB

Iran Mau Buka Selat Hormuz, AS Sepakat Cairkan Dana Iran yang Dibekukan Qatar

Iran Mau Buka Selat Hormuz, AS Sepakat Cairkan Dana Iran yang Dibekukan Qatar

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 18:25 WIB

Ekspor IKM Surabaya Tembus 2,73 Juta Dolar AS, SIL Festival 2026 Serap Ribuan Tenaga Kerja Lokal

Ekspor IKM Surabaya Tembus 2,73 Juta Dolar AS, SIL Festival 2026 Serap Ribuan Tenaga Kerja Lokal

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 17:59 WIB

Peran Influencer dalam Edukasi Aset Ekonomi Digital, Indodax Soroti Regulasi

Peran Influencer dalam Edukasi Aset Ekonomi Digital, Indodax Soroti Regulasi

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 17:55 WIB

Mengapa WFH di Jumat Akan Kurang Efektif Tekan Konsumsi BBM?

Mengapa WFH di Jumat Akan Kurang Efektif Tekan Konsumsi BBM?

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 17:30 WIB