Zulkifli Hasan Jadi Menteri dengan Izin 'Pembatatan' Hutan Terbesar, Capai 2,4 Juta Hektar

Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Kontroversi Zulkifli Hasan saat jadi menteri di era SBY pun kembali menjadi perhatian.

Jabatan menteri memang bukan perkara baru untuk politisi PAN ini. Sebelumnya, di era Presiden SBY, Zulkifli Hasan merupakan Menteri Kehutanan. Jabatan itu diemban Zulhas sejak 2009-2014 atau selama pemerintahan periode kedua SBY. 

Selama masa jabatannya tersebut Zulhas membuat kontroversi dengan menerbitkan izin pelepasan hutan seluas 1,64 juta  hektare. Izin itu memungkinkan hutan dibuka dan dialihfungsikan, seperti untuk perkebunan kelapa sawit. Kebijakan ini menuai kritik keras dari organisasi lingkungan Greenomics.

Terlebih, Zulhas diduga kuat terlibat dalam kasus alih fungsi hutan di Provinsi Riau yang menyeret nama Mantan Gubernur Riau Annas Mamun. Mamun pada September 2014 terjaring OOT KPK karena kasus korupsi alih fungsi hutan tersebut. 

Selama sepuluh tahun pemerintahan SBY, data KLHK mencatat Kementerian Kehutanan telah menerbitkan izin alih fungsi 2,4 juta hektare hutan.

Selain era Zulhas, izin tersebut diterbitkan di era Menteri Kehutanan MS Kaban selama periode 2004-2009. Jumlah hutan yang dilepaskan ini jauh lebih banyak dibanding era Presiden BJ Habibie (763.041 hektare), Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (164.147 hektare), dan Jokowi (619.357 hektare). Luas hutan yang dilepas ini hanya kalah dari era Presiden Megawati (3.702 hektare) dan Soeharto (3.468.801 hektare). 

Selain izin Pelepasan Kawasan Hutan, pemerintah juga memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Izin ini memungkinkan pemanfaatan kawasan hutan di luar fungsi kehutanan namun tidak mengubah fungsi utamanya.

IPPKH biasanya dikeluarkan untuk kegiatan tambang, pembangunan jalan tol, dan jaringan telekomunikasi. Di era pemerintahan SBY, IPPKH dikeluarkan untuk 322.169 ha yang sebagian besar digunakan untuk kepentingan pertambangan. 

Kebijakan Zulkifli Hasan soal pembukaan hutan yang dinilai lebih mudah dan memihak kepentingan komersil Isu ini bahkan sempat viral di media sosial setelah aktor Hollywood Harrison Ford mewawancarai Zulhas soal kondisi hutan untuk keperluan pembuatan dokumenter Years of Living Dangerously.

Bintang film tersebut melontarkan sejumlah pertanyaan sensitif soal kerusakan hutan di Indonesia di era pemerintahannya. 

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni