Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp0
Beli Rp0
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

Zulkifli Hasan Jadi Menteri dengan Izin 'Pembatatan' Hutan Terbesar, Capai 2,4 Juta Hektar

M Nurhadi

Kamis, 16 Juni 2022 | 13:28 WIB
Zulkifli Hasan Jadi Menteri dengan Izin 'Pembatatan' Hutan Terbesar, Capai 2,4 Juta Hektar
Serah terima jabatan Menteri Pedagangan M Luthfi kepada Zulkifli Hasan, Rabu (15/6/2022) (ist)

Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Kontroversi Zulkifli Hasan saat jadi menteri di era SBY pun kembali menjadi perhatian.

Jabatan menteri memang bukan perkara baru untuk politisi PAN ini. Sebelumnya, di era Presiden SBY, Zulkifli Hasan merupakan Menteri Kehutanan. Jabatan itu diemban Zulhas sejak 2009-2014 atau selama pemerintahan periode kedua SBY. 

Selama masa jabatannya tersebut Zulhas membuat kontroversi dengan menerbitkan izin pelepasan hutan seluas 1,64 juta  hektare. Izin itu memungkinkan hutan dibuka dan dialihfungsikan, seperti untuk perkebunan kelapa sawit. Kebijakan ini menuai kritik keras dari organisasi lingkungan Greenomics.

Terlebih, Zulhas diduga kuat terlibat dalam kasus alih fungsi hutan di Provinsi Riau yang menyeret nama Mantan Gubernur Riau Annas Mamun. Mamun pada September 2014 terjaring OOT KPK karena kasus korupsi alih fungsi hutan tersebut. 

Selama sepuluh tahun pemerintahan SBY, data KLHK mencatat Kementerian Kehutanan telah menerbitkan izin alih fungsi 2,4 juta hektare hutan.

Selain era Zulhas, izin tersebut diterbitkan di era Menteri Kehutanan MS Kaban selama periode 2004-2009. Jumlah hutan yang dilepaskan ini jauh lebih banyak dibanding era Presiden BJ Habibie (763.041 hektare), Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (164.147 hektare), dan Jokowi (619.357 hektare). Luas hutan yang dilepas ini hanya kalah dari era Presiden Megawati (3.702 hektare) dan Soeharto (3.468.801 hektare). 

Selain izin Pelepasan Kawasan Hutan, pemerintah juga memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Izin ini memungkinkan pemanfaatan kawasan hutan di luar fungsi kehutanan namun tidak mengubah fungsi utamanya.

IPPKH biasanya dikeluarkan untuk kegiatan tambang, pembangunan jalan tol, dan jaringan telekomunikasi. Di era pemerintahan SBY, IPPKH dikeluarkan untuk 322.169 ha yang sebagian besar digunakan untuk kepentingan pertambangan. 

Kebijakan Zulkifli Hasan soal pembukaan hutan yang dinilai lebih mudah dan memihak kepentingan komersil Isu ini bahkan sempat viral di media sosial setelah aktor Hollywood Harrison Ford mewawancarai Zulhas soal kondisi hutan untuk keperluan pembuatan dokumenter Years of Living Dangerously.

Bintang film tersebut melontarkan sejumlah pertanyaan sensitif soal kerusakan hutan di Indonesia di era pemerintahannya. 

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Mau Ganti Wadah Minyak Goreng Curah Setelah Sidak Pasar, Mendag Zulhas: Kantong Plastik Tidak Sehat

Mau Ganti Wadah Minyak Goreng Curah Setelah Sidak Pasar, Mendag Zulhas: Kantong Plastik Tidak Sehat

Bisnis | Kamis, 16 Juni 2022 | 13:14 WIB

Konsorsium Pembaruan Agraria: Reshuffle Menteri ATR/BPN Takkan Selesaikan Masalah Agraria

Konsorsium Pembaruan Agraria: Reshuffle Menteri ATR/BPN Takkan Selesaikan Masalah Agraria

News | Kamis, 16 Juni 2022 | 12:38 WIB

Banyak yang dari Parpol, Pengamat Sebut Kabinet Jokowi Hasil Reshuffle Bergeser Pada Praktik Transaksi Politik

Banyak yang dari Parpol, Pengamat Sebut Kabinet Jokowi Hasil Reshuffle Bergeser Pada Praktik Transaksi Politik

News | Kamis, 16 Juni 2022 | 12:27 WIB

Zulkifli Hasan Diangkat Jadi Menteri Perdagangan, Pengamat Politik: Kalau Zulhas Mengagetkan

Zulkifli Hasan Diangkat Jadi Menteri Perdagangan, Pengamat Politik: Kalau Zulhas Mengagetkan

Banten | Kamis, 16 Juni 2022 | 11:23 WIB

Resmi Jadi Kemendag, Legislator DPR RI Minta Zulhas Segera Benahi Internal Usai Dirjen Daglu Jadi Tersangka

Resmi Jadi Kemendag, Legislator DPR RI Minta Zulhas Segera Benahi Internal Usai Dirjen Daglu Jadi Tersangka

News | Kamis, 16 Juni 2022 | 11:12 WIB

Membaca Sifat dan Karakter 2 Menteri Baru Jokowi Berdasarkan Weton Jawa: Zulhas dan Hadi Tjahjanto

Membaca Sifat dan Karakter 2 Menteri Baru Jokowi Berdasarkan Weton Jawa: Zulhas dan Hadi Tjahjanto

Lifestyle | Kamis, 16 Juni 2022 | 11:30 WIB

Terkini

Dolar 'Cekik' UMKM: Harga Kedelai Tembus Rp545 Ribu, Perajin Tahu Tempe Terpaksa 'Sunat' Ukuran

Dolar 'Cekik' UMKM: Harga Kedelai Tembus Rp545 Ribu, Perajin Tahu Tempe Terpaksa 'Sunat' Ukuran

Bisnis | Sabtu, 30 Mei 2026 | 20:00 WIB

Putra SBY Jadi Bos Komite Kereta Cepat, Purbaya, Rosan hingga Nusron Wahid Jadi Anak Buah

Putra SBY Jadi Bos Komite Kereta Cepat, Purbaya, Rosan hingga Nusron Wahid Jadi Anak Buah

Bisnis | Sabtu, 30 Mei 2026 | 17:45 WIB

Influencer hingga Selebgram Tak Bisa Lagi Nikmati Pajak UMKM 0,5%

Influencer hingga Selebgram Tak Bisa Lagi Nikmati Pajak UMKM 0,5%

Bisnis | Sabtu, 30 Mei 2026 | 17:18 WIB

Aturan Pajak Purbaya Makin Ketat, PP Baru Siap Kuras Kantong UMKM Beromzet Miliaran

Aturan Pajak Purbaya Makin Ketat, PP Baru Siap Kuras Kantong UMKM Beromzet Miliaran

Bisnis | Sabtu, 30 Mei 2026 | 16:49 WIB

Tok! Pemerintah Coret Influencer dan Selebgram dari Daftar PPh Final UMKM 0,5 Persen

Tok! Pemerintah Coret Influencer dan Selebgram dari Daftar PPh Final UMKM 0,5 Persen

Bisnis | Sabtu, 30 Mei 2026 | 16:15 WIB

Rupiah Terus Terpuruk, Djarot PDIP: Rakyat Desa Tak Pakai Dolar tapi Harga Sembako Melambung Tinggi!

Rupiah Terus Terpuruk, Djarot PDIP: Rakyat Desa Tak Pakai Dolar tapi Harga Sembako Melambung Tinggi!

Bisnis | Sabtu, 30 Mei 2026 | 14:28 WIB

BTN Kucurkan Kredit Rp1,5 Triliun ke Pindad, Sokong Produksi Maung MV3 Hingga Amunisi

BTN Kucurkan Kredit Rp1,5 Triliun ke Pindad, Sokong Produksi Maung MV3 Hingga Amunisi

Bisnis | Sabtu, 30 Mei 2026 | 12:55 WIB

Rupiah Sekarat Menuju Rp18.000: Kebijakan BI Dinilai Terlambat Jinakkan Bom Waktu Fiskal dan Global

Rupiah Sekarat Menuju Rp18.000: Kebijakan BI Dinilai Terlambat Jinakkan Bom Waktu Fiskal dan Global

Bisnis | Sabtu, 30 Mei 2026 | 12:54 WIB

Sindir Jakarta Sibuk Urus IHSG, Andi Widjajanto: Di Jogja Kami Mikir Republik!

Sindir Jakarta Sibuk Urus IHSG, Andi Widjajanto: Di Jogja Kami Mikir Republik!

Bisnis | Sabtu, 30 Mei 2026 | 12:38 WIB

Harga Kakao Melonjak Tajam Efek Selat Hormuz Ditutup, Kemendag Rilis Patokan Baru

Harga Kakao Melonjak Tajam Efek Selat Hormuz Ditutup, Kemendag Rilis Patokan Baru

Bisnis | Sabtu, 30 Mei 2026 | 12:16 WIB