Subsidi Pupuk Fokus Urea dan NPK Untuk Stabilitas Produksi Pangan dan Tekan Inflasi

Iwan Supriyatna

Senin, 27 Juni 2022 | 08:45 WIB
Subsidi Pupuk Fokus Urea dan NPK Untuk Stabilitas Produksi Pangan dan Tekan Inflasi
Stok pupuk subsidi di gudang penyangga di Klaten, Jawa Tengah, Selasa (11/1/2022). [Dok.Humas]

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada side event KTT BRICS High Level Dialogue on Global Development, mengatakan bahwa saat ini dunia menghadapi tantangan yang sangat berat, mulai dari tantangan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan stabilitas keuangan yang semakin sulit.

Pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini turun satu persen menjadi 2,6 persen.

Sebagai Presiden G20 dan bagian dari Global Crisis Response Group, Indonesia akan terus berkontribusi untuk mengatasi masalah-masalah ketahanan pangan, energi, dan stabilitas keuangan.

“Kita harus bertindak sekarang agar tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang,” kata Jokowi.

Terkait tantangan ketahanan pangan dan stabilitas keuangan, pemerintah, sesuai rekomendasi Panja Pupuk Komisi IV, per 1 Juli 2022 rencananya akan melakukan kebijakan redistribusi pupuk bersubsidi.

Subsidi ini akan memfokuskan pada pupuk Urea dan NPK yang selama ini banyak digunakan para petani pada pangan pokok dan komoditas strategis pertanian yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap laju inflasi.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan, pupuk bersubsidi tetap diberikan kepada petani. Menurutnya, produksi pangan nasional diperkirakan makin stabil seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mengamankan pasokan pupuk bersubsidi.

"Apalagi subsidi pupuk adalah bagian dari mekanisme untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai amanat konstitusi," jelasnya.

Secara khusus, Daniel mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Akan tetapi, dia juga mengingatkan perlunya peningkatan pengawasan dan optimalisasi sistem distribusi digital pupuk bersubsidi sehingga kebijakan ini mampu memacu produksi komoditas pangan.

baca juga

Pasalnya, selama ini tidak sedikit oknum-oknum tertentu melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga harga pupuk bersubsidi di tingkat masyarakat masih cukup mahal.

"Syaratnya pemerintah harus benar-benar teliti, jangan salam ambil kebijakan. Salah kebijakan bisa membuat produksi menjadi turun," ujarnya.

Selain itu, dia juga meminta kepada pemerintah untuk aktif melakukan pendampingan sehingga kalangan petani mendapatkan arahan serta jaminan pasokan pupuk bersubsidi

"Yang penting sosialisasi dan pendampingan sampai di tingkat petani penerima subsidi dan memastikan tidak ada kendala, termasuk dari sisi distribusi digital" ujarnya.

Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementerian Pertanian Muhammad Hatta mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan pupuk dengan harga yang terjangkau oleh petani.

"Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI merekomendasikan pupuk bersubsidi difokuskan pada kebutuhan pangan pokok dan komoditas yang berdampak terhadap inflasi", jelas Hatta.

Dia menambahkan, negara masih membutuhkan bahan baku yang berasal dari impor (pembuatan pupuk NPK) dan mahal, sehingga membutuhkan subsidi agar petani mampu membeli dengan harga yang lebih murah.

Adapun dari sisi pasokan, sebelumnya, Direktur Produksi Pupuk Indonesia, Bob Indiarto beberapa waktu lalu menjamin produksi pupuk bersubsidi sepanjang tahun ini. Dia menegaskan, perseroan telah menjamin pasokan bahan baku pupuk terutama Phosphate (DAP dan Rock Phosphate) dan Kalium (KCl), hingga akhir tahun 2022.

"Perlu kita pastikan ketersediannya, karena Phosphate dan Kalium ini merupakan bahan baku dari hasil tambang yang tidak tersedia dan tidak dapat diproduksi di dalam negeri,” jelas Bob.

Dia menambahkan, stok pupuk bersubsidi hingga Juni 2022 mencapai 737.970 ton, jauh lebih banyak dibandingkan dengan stok dalam ketentuan minimun. Secara terperinci, stok pupuk Urea 371.823 ton, NPK 257.348 ton, SP-36 26.048 ton, ZA 32.955 ton, dan Organik 45.760 ton.

Selanjutnya, Pupuk Indonesia juga telah mengantisipasi adanya risiko ketidaktepatan distribusi dengan menerapkan aplikasi digital Retail Management System (RMS) atau Rekan yang mempermudah penjualan pupuk ritel, komersil maupun pupuk subsidi melalui kios.

“Aplikasi Rekan dapat membantu kios dalam memonitor penjualan atau memberikan efisiensi pada urusan pencatatan data transaksi. Bahkan, sistem digital ini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk,” jelas Bob.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

PT Pupuk Indonesia Pastikan Stok Pupuk Gudang Kabupaten Lebihi Target

PT Pupuk Indonesia Pastikan Stok Pupuk Gudang Kabupaten Lebihi Target

Tantrum | Minggu, 26 Juni 2022 | 09:18 WIB

Pupuk Indonesia Terus Tingkatkan Ketersediaan Pupuk Subsidi di Lini 3

Pupuk Indonesia Terus Tingkatkan Ketersediaan Pupuk Subsidi di Lini 3

Bisnis | Minggu, 26 Juni 2022 | 05:42 WIB

Hingga Mei 2022, Program Makmur Pupuk Indonesia Terlaksana di 140.108 HA

Hingga Mei 2022, Program Makmur Pupuk Indonesia Terlaksana di 140.108 HA

Bisnis | Selasa, 21 Juni 2022 | 10:40 WIB

Terkini

63 Ribu Warga Terdampak Bencana, Sumsel Bersiap Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor

63 Ribu Warga Terdampak Bencana, Sumsel Bersiap Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor

Sumsel | Minggu, 22 November 2026 | 23:49 WIB

COP31 Kolaps! KTT Iklim PBB Berakhir Ricuh, Masa Depan Bumi Bikin Gamang

COP31 Kolaps! KTT Iklim PBB Berakhir Ricuh, Masa Depan Bumi Bikin Gamang

News | Minggu, 22 November 2026 | 23:11 WIB

Mobilitas Wisatawan Meningkat, Akses Tol Baru Permudah Kunjungan ke Kawasan Rekreasi

Mobilitas Wisatawan Meningkat, Akses Tol Baru Permudah Kunjungan ke Kawasan Rekreasi

Jatim | Minggu, 22 November 2026 | 22:45 WIB

Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Daerah Meningkat, Obligasi Jadi Alternatif Pendanaan

Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Daerah Meningkat, Obligasi Jadi Alternatif Pendanaan

Jakarta | Minggu, 22 November 2026 | 22:32 WIB

BKKBN Ingatkan Bahaya 4T dalam Kehamilan, Ini yang Perlu Diketahui Keluarga

BKKBN Ingatkan Bahaya 4T dalam Kehamilan, Ini yang Perlu Diketahui Keluarga

Jabar | Minggu, 22 November 2026 | 22:14 WIB

Seru Sriwijaya 2026 Catat Transaksi Rp10,3 Miliar, Pembiayaan UMKM Sumsel Capai Rp7,2 Miliar

Seru Sriwijaya 2026 Catat Transaksi Rp10,3 Miliar, Pembiayaan UMKM Sumsel Capai Rp7,2 Miliar

Sumsel | Minggu, 22 November 2026 | 21:55 WIB

Pilu! Masnah Sempat Telepon Keluarga Minta Diselamatkan saat Pabrik Permen Cikande Terbakar

Pilu! Masnah Sempat Telepon Keluarga Minta Diselamatkan saat Pabrik Permen Cikande Terbakar

Banten | Minggu, 22 November 2026 | 21:26 WIB

Pabrik Permen Cikande Banten Hangus Total

Pabrik Permen Cikande Banten Hangus Total

Banten | Minggu, 22 November 2026 | 21:21 WIB

Kisah Pilu Reynaldi, Karyawan Baru Pabrik Permen Cikande yang Hilang dalam Kebakaran

Kisah Pilu Reynaldi, Karyawan Baru Pabrik Permen Cikande yang Hilang dalam Kebakaran

Banten | Minggu, 22 November 2026 | 21:17 WIB

Dasco Muncul Jadi Calon Wapres, Pengamat Singgung Kebijakan dan Implementasi

Dasco Muncul Jadi Calon Wapres, Pengamat Singgung Kebijakan dan Implementasi

News | Minggu, 22 November 2026 | 21:13 WIB

×