REGIONAL:
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan sejumlah pengusaha batu bara Indonesia lebih memilih untuk membayar denda ketimbang memenuhi peraturan Domestic Market Obligation (DMO) atau wajib pasok kebutuhan dalam negeri sebelum impor.
Denda jika pengusaha batu bara tak pasok kebutuhan dalam negeri dihitung dengan selisih harga jual ke luar negeri yang dikurangi harga patokan batu bara dan dikalikan volume penjualan ke luar negeri. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2022.
Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 139.K/HK.02/ MEM.B/2021 sanksi lain yang dapat dikenakan kepada pengusaha yang melanggar DMO adalah penghentian sementara seluruh kegiatan operasi produksi atau pernyataan kelalaian dalam jangka waktu paling lama 60 hari kalender serta pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau pengakhiran PKP2B.
Pengusaha juga akan dikenai pelarangan penjualan batubara ke luar negeri sampai dengan badan usaha tersebut memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri sesuai dengan persentase penjualan atau sesuai dengan kontrak penjualan, kecuali bagi yang tidak memiliki kontrak penjualan dengan pengguna batubara di dalam negeri atau spesifikasi batu baranya tidak memiliki pasar dalam negeri.
Kendati demikian, Arifin Tasrif mengakui pengusaha batu bara yang lebih memilih terkena sanksi daripada memenuhi DMO cukup beralasan.
Pasalnya harga batu bara di pasar internasional jauh lebih tinggi jika dibandingkan pasar lokal. Bahkan untuk menutup besaran denda. Saat ini batu bara dijual 300-400 dolar AS per ton di pasar internasional.
Harga untuk pasar domestik masih berada di kisaran 70 dolar AS per ton.Disparitas harga ini sangat mungkin mengakibatkan industri dalam negeri mengalami kekurangan pasokan.
Saat menggelar rapat bersama DPR awal pekan ini Arifin juga tidak memungkiri bahwa pengusaha lebih memilih menghindari kontrak dengan industri dalam negeri.
Dengan demikian, salah satu tugas pemerintah adalah menjamin ketersediaan pasokan batu bara di dalam negeri. Selain kuantitas pasokan, kualitas batu bara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga perlu diperhatikan.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
TERPOPULER
