Infografis
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan nanti data Registrasi Sosial Ekonomi perlu sekali dikinikan secara cepat dan akurat agar tersedia data lengkap tentang masyarakat miskin, masyarakat yang jatuh di bawah garis kemiskinan (miskin baru), serta miskin ekstrem. Hal ini sangat mendesak dan kritikal karena terkait dengan akurasi jangkauan kebijakan afirmasi terhadap kelompok target.
Data penduduk miskin dan miskin baru serta miskin ekstrem harus diperbaharui dan dibebaskan dari berbagai nuansa politis yang selama ini membuatnya kehilangan akurasi. Faktor lain yang menyebabkan bantuan sosial tidak terdeliver dengan tepat adalah data target yang tidak dirancang khusus untuk kebijakan afirmasi.
Maka dari itu, pemerintah perlu dengan segera melakukan desentralisasi manajemen data, termasuk di dalamnya pentahapan dan mekanisme pembaruan data yang dapat dilakukan secara simultan.
Sehingga, data tersebut misalnya bisa berbicara tentang peran wanita di sektor pertanian dan industri dalam mempertahankan ketahanan pangan, kepemilikan tanah wanita dan ekonomi rumah tangga khususnya di pedesaan sehingga program bantalan sosial pemerintah dapat memiliki daya ungkit dan dampak yang besar.
Desain APBN saat ini sudah sangat berpihak pada masyarakat miskin, namun harus ada political will dan keberanian untuk mereformasi APBN lebih lanjut guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas subsidi negara guna mendukung kebijakan yang membela masyarakat miskin, fokus pada penciptaan lapangan kerja dan memberi proteksi kepada lingkungan.
Konversi subsidi menjadi peningkatan pelayanan publik, bantalan sosial, fasilitas kesehatan, dana pendidikan, dan sebagainya dinilai penting dan mendesak untuk menghentikan pembengkakan subsidi BBM yang sebagian besarnya dibakar di jalanan oleh kelompok yang tidak eligible.
Selain itu, pemerintah juga wajib melakukan reformasi di perusahaan-perusahaan energi milik BUMN, termasuk transparansi detil perhitungan kompensasi yang diajukan bukan sekedar teknik akuntansi saja. Demikian pula, dibutuhkan empati dan solidaritas sosial dari para pengurus perusahaan BUMN kepada masyarakat dalam hal gaya hidup dan fasilitas yang sederhana. Institusi yang kuat di BUMN energi akan menjadi landasan utama transisi ketahanan energi Indonesia dalam 10-15 tahun ke depan.
Jika Strategi 3W ini dijalankan segera oleh Pemerintah, menurut AAKI, maka Indonesia sudah berada di jalan yang benar dan menjadi landasan Indonesia sejahtera di masa sekarang dan masa depan. Paling tidak suatu pengalaman proses perumusan, implementasi dan komunikasi kebijakan publik yang patut dibagikan pada saat G20.
Baca Juga: Apa itu Panic Buying? Begini Definisi, Penyebab dan Contoh Peristiwa
