Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah berusaha menurunkan kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota di 25 provinsi. Dari target tersebut, sebanyak 69,3% atau 147 kabupaten/kota merupakan wilayah pesisir, dengan total jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 1,3 juta penduduk.
Maka dari itu, upaya untuk menurunkan kemiskinan di wilayah pesisir diperlukan pemberdayaan nelayan, karena nelayan merupakan mata pencaharian yang mendominasi di wilayah tersebut.
"Artinya, jika kita fokus membangun daerah pesisir melalui pemberdayaan nelayan, maka akan cukup signifikan mengurangi angka kemiskinan ekstrem," ujar Wapres dalam membuka Rakernas Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) 2022 secara virtual, Jumat (2/9/2022).
Menurut Ma'ruf, pemberdayaan ini bisa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses iptek dan informasi, serta penguatan kelembagaan.
"Tentunya partisipasi dan kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan guna mendukung upaya Pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir," imbuh dia.
Lebih lanjut, Wapres Ma'ruf menekankan, SNNU sebagai salah satu perhimpunan nelayan, diharapkan dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
Pertama, Wapres menyebutkan, membangun kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
Kedua, lanjutnya, SNNU diharapkan menyusun program kerja dengan melibatkan para nelayan, bukan semata-mata program yang dibentuk dan diturunkan dari serikat nelayan.
Ketiga, Wapres mengimbau, SNNU diharapkan dapat mendorong para nelayan untuk berkelompok atau berkoperasi untuk meningkatkan daya tawar dan keberlanjutan usaha perikanan.
"Bentuk Usaha Kecil Menengah Koperasi (UKMK) yang telah dilakukan oleh kelompok petani kelapa sawit, saya harapkan dapat juga dikembangkan lebih luas oleh kelompok nelayan," katanya.
