Bentuk Tim Dekarbonisasi, Pupuk Indonesia Dukung Target Pengurangan Emisi Karbon Pemerintah

Suara.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) berkomitmen mendukung target penurunan emisi karbon dan net zero emission (NZE) pemerintah yang ditargetkan tercapai pada tahun 2060.

Perusahaan telah memiliki tim dekarbonisasi yang menyusun peta jalan dekarbonisasi PI Grup dan terus menjalankan inisiatif strategis seperti efisiensi proses dan revitalisasi pabrik eksisting.

Pupuk Indonesia juga akan melakukan pengembangan blue ammonia dan green ammonia sebagai energi carrier untuk hydrogen. Hal ini disampaikan Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Nugroho Christijanto dalam talkshow “State-Owned Enterprise’s Contributions towards Net Zero Emission 2060: Opportunities and Challenges” di Paviliun Indonesia pada gelaran Konferensi Perubahan Iklim PBB 2022 (COP-27 UNFCCC) di Sharm el-Sheikh, Mesir.

Berdasarkan dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), Pemerintah Indonesia menaikkan target pengurangan emisi menjadi 31,89 persen di tahun 2030 secara swadaya dan 43,20 persen dengan dukungan internasional.

“Kami ingin menyampaikan bahwa Pupuk Indonesia sebagai salah satu BUMN mendukung target pemerintah untuk mencapai target penurunan emisi yang tertuang dalam NDC dan net zero emission 2060,” demikian ungkap Nugroho.

Amonia selama ini telah menjadi sumber utama untuk pupuk Nitrogen dan sangat diperlukan oleh tanaman. Amonia yang kita kenal saat ini, yang disebut dengan grey ammonia, membantu pencapaian zero hunger 2030 dalam Sustainable Development Goals.

Namun, proses produksi grey ammonia menimbulkan emisi yang berasal dari bahan baku energi fosil dan proses pembakaran energi fosil untuk menghasilkan panas dengan temperatur tinggi. Dekarbonisasi untuk industri pupuk secara teknis memungkinkan namun membutuhkan terobosan dari sisi teknologi, perubahan preferensi pelanggan dan tentunya terobosan regulasi.

Melihat tantangan dan peluang yang ada, PI akan melakukan pengembangan blue ammonia dan green ammonia. Diproyeksikan kebutuhan blue dan green ammonia akan mulai berkembang di tahun 2030 dan terus meningkat hingga 2060. Demand pada tahun 2060 akan mencapai 7 juta ton ekivalen hidrogen, yang mencakup 50% kebutuhan shipping fuel, 7% kebutuhan bahan bakar truk dan 4% sektor tenaga listrik.

Peluang blue ammonia terbilang cukup besar dengan adanya kebutuhan Pemerintah Jepang melakukan co-firing ammonia pada pembangkit listriknya. Diproyeksikan kebutuhan blue ammonia Pemerintah Jepang sebesar 3 juta ton pada 2030 dan meningkat menjadi 30 ton pada tahun 2050.

Sementara itu, pengembangan green ammonia sangat bergantung pada akses listrik murah tanpa karbon. Pemerintah sedang mempercepat pengembangan energi terbarukan dan pangsa energi terbarukan sebagai pasokan energi primer telah meningkat hingga 63%. Ini akan bermanfaat bagi industri dan tentunya untuk industri pupuk.

Untuk mencapai pengurangan emisi industri yang signifikan, Pupuk Indonesia Group telah berkomitmen dan menjalankan berbagai inisiatif sejak dekade terakhir.

“Melalui revitalisasi industri pupuk, kami telah membangun pabrik Pupuk Kaltim-5 di Bontang, Pusri-IIB di Palembang, dan Amurea II di Gresik. Pabrik baru dengan teknologi terbaru ini mengelola efisiensi energi dan mengarahkan kami untuk memenuhi target NDC dibandingkan dengan bisnis seperti biasa”, imbuh Nugroho.

Pengembangan blue ammonia sendiri sangat bergantung pada carbon capture and storage (CCS) atau carbon capture utilization and storage (CCUS). IEA menyatakan bahwa penerapan CCS dapat menurunkan emisi dari produksi amonia sebesar 65% hingga 70%.

Dengan jumlah yang besar ini, dapat dikatakan bahwa CCS diperlukan untuk pengembangan blue ammonia. PI telah mempelajari ketersediaan lokasi penyimpanan karbon di Indonesia dan menempatkan proyek blue ammonia yang akan dikembangkan di dekat lokasi tersebut.

Selain inisiasi diatas, Pupuk Indonesia juga mengembangkan kawasan berbasis energi bersih, KEK Arun dan Kluster Industri Hijau IMIA, merupakan dua proyek PI di Aceh. Pengembangan KEK Arun telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 dan akan dikembangkan oleh konsorsium Pupuk Indonesia, Pertamina, Pelindo, dan Badan Usaha Milik Daerah Aceh.