Demi mendukung keberlanjutan pelayanan ASDP maka untuk memastikan keseimbangan kedua layanan tersebut, maka lintasan komersial harus diperkuat.
Aksi korporasi ini merupakan langkah strategis dan tepat yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham, dimana persetujuan ini berdasarkan studi kelayakan, due dilligence yang melibatkan lembaga indenpenden dan kredibel, antara lain PT. Deloitte Konsultan Indonesia (Financial Due Diligence), Price Waterhouse Cooper Indonesia-PWV (Tax Due Diligence), Hiswara Bunjamin & Tandjung-HBT, PT Biro Klasifikasi Indonesia- BKI (Engineering Due Diligence), KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan (MBPRU) (Aset Due Diligence), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Financial Advisor serta KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan (Stock Appraisal) yang memberikan penilaian atas saham perusahaan target.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan amanatnya kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) setelah mengakuisisi PT Jembatan Nusantara (JN).
Erick menyebut langkah akuisisi ini membuat ASDP menjadi operator penyeberangan terbanyak di Indonesia bahkan di dunia. Melalui akuisisi tersebut, lanjut Erick, ASDP mendapatkan tambahan sebanyak 53 unit armada dan mengoperasikan 6 lintasan Long Distance Ferry (LDF).
Sebagai negara kepulauan, peningkatan fasilitas dan pelayanan dari industri perkapalan, pelabuhan, maupun penyeberangan, merupakan sebuah keharusan. Hal ini selaras dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dalam peningkatan akses layanan penyeberangan.
"Kita berharap akuisisi ini tak sekadar menambah portofolio perusahaan, melainkan juga mampu meningkatkan daripada kontribusi ASDP kepada negara, dan utamanya untuk masyarakat," katanya.
Sebelum akuisisi ASDP telah memiliki 166 unit kapal, dan setelah akuisisi menjadi 219 unit kapal sehingga mengukuhkan posisi ASDP sebagai perusahaan ferry dengan jumlah armada terbanyak di Indonesia, bahkan dunia.