Infografis
Suara.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk membentuk sistem terpadu guna menangani investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta dikutip Selasa (16/5/2023).
“Jadi tadi diputuskan bahwa untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan investasi ini, kami diminta untuk membuat satu one stop shop yang akan juga diikuti lembaga/kementerian terkait lain, itu juga nanti akan berada di dalam one stop shop itu, jadi satu pintu saja,” kata Bambang.
Bambang menegaskan, baik OIKN maupun Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menjadi bagian dari sistem tersebut, begitu juga dengan kementerian/lembaga terkait lainnya.
“Kementerian Keuangan di situ akan ada, misalnya perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, karena ada beberapa insentif tentang perpajakan yang memang harus dielaborasi dan implementasinya ini tentu akan ditunggu oleh para pelaku usaha, di samping tentu banyak data teknis juga yang akan kami mintakan ke Kementerian PUPR [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat],” ujarnya.
Selain itu, kata Kepala OIKN, pemerintah juga akan membentuk satuan tugas khusus untuk menyelesaikan masalah pertanahan di IKN.
“Kita ingin agar segala sesuatunya clean and clear, istilahnya begitu, jadi yang akan ditawarkan kepada investor ini adalah tanah-tanah yang sudah matang dan kita ketahui harganya sehingga mereka bisa langsung menghitung berdasarkan kondisi topografi, kondisi geologi, akses, dan sebagainya,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala OIKN mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 209 letter of interest dari para investor terkait ketertarikan untuk berinvestasi di IKN.
“Sekitar 36 sudah menandatangani apa yang disebut non-disclosure agreement, jadi sudah meningkat pada tahap selanjutnya di mana pembicaraan akan lebih detail, karena data-data dan sebagainya kita pertukarkan dan mereka setelah itu biasanya akan melihat ke lapangan. Kemudian, setelah itu mereka membuat studi kelayakan dan tentu saja rencana bisnis yang akan diambil,” ujarnya.
Baca Juga: Puluhan Emak-emak Geruduk Mapolres Purwakarta, Ada Apa?
Bambang menyampaikan, Presiden Jokowi memerintahkan jajaran untuk mempercepat proses agar investasi tersebut dapat terealisasi sesuai dengan koridor dari peraturan perundangan yang berlaku.
