Suara.com - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta para pengusaha agar tidak mengambil tindakan berlebihan dalam menanggapi gerakan boikot terhadap produk-produk yang terkait dengan Israel, termasuk ancaman PHK.
Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat menyebut, kekhawatiran pengusaha terlalu berlebihan, mengingat PHK sepihak dan massal sudah sering dilakukan sebelum adanya gerakan boikot.
Terlebih lagi, kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja telah memudahkan pelaksanaan PHK dan juga mendorong praktik kerja kontrak serta outsourcing.
Menurut dia, pengusaha sebaiknya tidak mencari alasan di gerakan boikot Israel sebagai penyebab PHK massal di Indonesia.
Sebaliknya, ia justru mempertanyakan komitmen para pengusaha yang menolak gerakan boikot Israel, mengingat masih banyak pelanggaran UU ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, seperti pelanggaran terhadap upah minimum dan hak kebebasan berserikat.
Ia juga menganggap bahwa akar penyebab PHK massal bukanlah gerakan boikot Israel, melainkan regulasi pemerintah yang mempermudah pemangkasan karyawan dengan menurunkan nilai pesangon.
Mirah Sumirat menambahkan bahwa keserakahan pengusaha untuk memperkaya perusahaan dengan cara menekan biaya kesejahteraan pekerja juga menjadi faktor penyebab.
Menurutnya, gerakan boikot produk terafiliasi Israel adalah suatu tindakan moral masyarakat yang sesuai dengan semangat Pembukaan UUD 1945. Ia berpendapat bahwa boikot Israel adalah langkah minimal yang dapat diambil oleh rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia.
Harapan dia, gerakan boikot ini dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha Indonesia untuk mendukung dan memajukan produk lokal.
"Jika sebelumnya orang membeli ayam goreng dan kopi di perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, saat ini beralihlah ke ayam goreng dan kopi produk usaha kecil menengah asli Indonesia," kata dia, dalam keterangan resminya.
TERPOPULER
