Suara.com - Dunia penerbangan kini tengah heboh dengan adanya wacana iuran pariwisata yang ditarik oleh pemerintah. Iuran pariwisata ini dibebankan para maskapai, sehingga timbul kekhawatiran harga tiket pesawat bisa mengalami kenaikan.
Wacana iuran pariwisata diungkapkan oleh pemerhati penerbangan, Alvin Lie lewat akun X resminya @alvinlie21.
Dalam cuitannya, Alvin merasa heran bahwa terdapat menteri yang komen bahwa harga tiket pesawat mahal, tapi justru pemerintah kini yang membebankan biaya tambahan bagi maskapai lewat iuran pariwisata.
"Ada Menteri yang gemar teriak bahwa Harga Tiket Pesawat Mahal. Menghambat pariwisata Sekarang pemerintah malah akan bebankan Iuran Pariwisata untuk dititipkan pada harga tiket pesawat," tulisnya seperti dikutip, Selasa (23/4/2024).
Menurut Alvin, maskapai akan kembali menjadi sasaran konsumen, jika menaikkan harga tiket pesawat. Padahal, konsumen tidak tahu bahwa kenaikan harga tiket itu bukan untuk menguntungkan maskapai dan aliran iuran itu bukan tertuju ke maskapai.
"Konsumen taunya harga tiket yang naik, padahal uangnya bukan ke airline. Piye tho iki?" kata dia.
Pembelaan Pemerintah
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memang akui adanya rapat pemerintah soal dana pariwisata berkelanjutan.
"Memang ada rapat pembahasan rencana untuk dana pariwisata berkelanjutan," ujar Sandiaga dalam jumpa pers mingguan yang digelar secara daring di Jakarta, Senin seperti dikutip Antara.
Baca Juga: Panua Pohuwato Beroperasi: Pangkas Jarak, Perluas Perdagangan, dan Pariwisata
Namun demikian, Sandiaga meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait pungutan yang dibebankan dalam tiket pesawat. Pasalnya, belum ada keputusan soal pungutan itu.
Hingga kini diakuinya tiket pesawat masih terbilang mahal termasuk berdasarkan masukan serta keluhan dari masyarakat yang akan menggunakan pesawat saat bepergian di dalam negeri maupun keluar negeri.
"Per hari ini jangan khawatir tidak akan membebani masyarakat dengan harga tiket yang lebih mahal lagi," katanya.
