Selain itu adanya jaminan yang tidak memadai, dalam dokumen parent company guarantee tidak dieksekusi oleh PGN, dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp 16,79 miliar jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.
Kemudian ditemukan pelanggaran tata kelola perusahaan, dimana diindikasikan adanya pelanggaran tata kelola perusahaan dalam proses pengadaan dan pemberian uang muka proyek tersebut.
BPK juga menemukan adanya indikasi kerugian negara dalam proyek pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung yang dilakukan PGN.
Dalam temuan BPK itu dikatakan pengoperasian FSRU Lampung belum optimal hal ini mengakibatkan PGN mengalami kerugian hingga USD 131,27 juta atau sekitar Rp 1,97 triliun pada periode 2020-2022.
BPK juga menemukan adanya kelemahan dalam klausul kontrak dimana kelemahan dalam klausul kontrak proyek FSRU Lampung yang berpotensi merugikan PGN.
Selain itu BPK juga menilai para Direksi PGN belum memitigasi risiko atas proyek ini dengan tidak melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memitigasi risiko kerugian dalam proyek FSRU Lampung.
BPK juga menemukan adanya dugaan potrensi kerugian negara dalam akuisisi tiga wilayah kerja (WK) oleh PT Saka Energi Indonesia (SEI), anak usaha PT PGN (Persero) Tbk, tidak sesuai dengan proses bisnis komersial Saka.
Menurut laporan BPK, SEI mengakuisisi tiga WK Migas, yaitu Muara Enim, Pamaran, dan Ketapang, dengan nilai total mencapai USD 56,6 juta. Namun, BPK menemukan bahwa harga akuisisi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai wajarnya.
BPK juga menemukan bahwa proses akuisisi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Saka. Salah satu contohnya adalah SEI tidak melakukan due diligence (uji kelayakan) yang memadai terhadap WK yang diakuisisi.
Sebelumnya KPK sedang mengusut salah satu dugaan kasus korupsi PGN diatas yakni jual-beli gas pada PGN. Kasus itu diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Pihak KPK mengatakan, kasus itu bermula dari audit tujuan tertentu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kegiatan bisnis PGN tersebut.
Kini, kasus itu sudah naik ke tahap penyidikan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa penyidik mengusut dugaan korupsi pada kegiatan pengadaan gas di PGN.
Dia memastikan lembaganya akan mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan tersangka.
"Itu [kasus PGN] kalau enggak salah terkait dengan pengadaan gas atau jual beli gas. Nantilah penyidik atau kalau sudah ada tersangka pasti akan disampaikan," jelasnya kepada wartawan, dikutip Jumat (24/5/2024).
Suara.com sendiri sudah menghubungi PGN sendiri untuk meminta penjelasan terkait dugaan kasus ini, namun hingga berita diturunkan tak ada satupun balasan yang diberikan pihak PGN.
TERPOPULER
