Suara.com - Aturan pemotongan tiga persen gaji untuk membayar tabungan perumahan rakyat atau Tapera terus menuai protes, baik dari kalangan pekerja maupun pengusaha. Rincian gaji para komisioner BP Tapera pun menjadi gunjingan publik. Pasalnya, mereka dianggap tak memiliki empati, terlebih kepada pekerja di daerah dengan upah minimum kecil.
Sebagai informasi gaji Komite BP Tapera diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2023. Berdasarkan aturan itu, Komite Tapera berhak mendapat honorarium, insentif, dan manfaat tambahan lainnya untuk meningkatkan kinerja.
Besaran honorarium tertinggi Komite Tapera unsur profesional sebesar Rp43,34 juta per bulan, jumlah ini jika dibandingkan dengan UMR Jogja 2024, yakni sebesar Rp2.125.897 maka berkisar 20 kali lipat.
Untuk anggota dengan posisi Ketua Komite Tapera yang jabatannya ex efficio dari unsur menteri mendapat honor sebesar Rp32,5 juta per bulan. Sementara menteri lainnya yang menjabat ex efficio berhak mendapat honor Rp29,25 juta per bulan.
Besaran honor itu belum termasuk insentif, tunjangan, dan manfaat tambahan lainnya. Untuk insentif yang diterima anggota pengurus Tapera unsur profesional paling banyak sebesar 40 persen dari insentif yang diterima Komisioner BP Tapera.
Untuk tunjangan yang diterima pengurus BP Tapera antara lain THR yang nominalnya satu kali honorarium, tunjangan transportasi sebesar 20 persen honorarium, tunjangan asuransi purnajabatan sebesar 25 persen total honorarium setahun dan tunjangan lainnya.
Pengurus BP Tapera terdiri dari komite dan komisioner. Komite Tapera terdiri dari 5 orang yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, dan kalangan profesional.
Sementara itu Komisioner Tapera sekarang adalah Heru Pudyo Nugroho yang merupakan pejabat eselon Kementerian Keuangan. Kemudian empat orang Deputi Komisioner BP Tapera adalah Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Sugiyarto, Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Doddy Bursman, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma, dan Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi Wilson Lie Simatupang.
Daerah dengan UMR Terendah
Gaji para komisioner Tapera tentu saja bertolak belakang dengan gaji buruh – buruh dengan UMR terendah di Indonesia. Mereka, yang merupakan kaum menengah ke bawah harus kembang – kempis menyambung hidup dengan gaji ala kadarnya, sementara harga kebutuhan terus meroket.
Tercatat empat daerah di Pulau Jawa menjadi kabupaten dengan UMR terendah di Indonesia, yakni hanya kisaran Rp1,9 juta. Keempat kabupaten itu adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen di Jawa Tengah. Kemudian Kota Banjar di Jawa Barat. Sementara itu, Kota Yogyakarta yang selama ini disebut sebagai kota besar dengan UMR rendah pekerjanya hanya dibayar Rp2,4 juta per bulan.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
TERPOPULER
