Suara.com - Dalam talk show bertajuk “Meneropong Pasar Properti di Era Pemerintahan Baru” yang digelar di Marketing Office Alam Sutera Tangerang, Banten, Selasa (25/6/2024), disebutkan bahwa ada sejumlah indikator positif yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2023-2025.
Dikutip dari kantor berita Antara, pengamat properti Panangian Simanungkalit mengatakan memprediksi sektor properti terutama perumahan akan membaik dan bangkit pada periode 2025-2029.
"Hal ini karena ditunjang program pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo - Gibran yang menghadirkan program tiga juta rumah. Ini akan berpengaruh terhadap kegairahan industri properti secara umum," papar Panangian Simanungkalit.
“Kekhawatiran pemilu akan rusuh tidak terbukti. Ini memberikan dampak baik bagi sektor properti," lanjutnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah mendatang cukup jeli mencari celah guna membangkitkan perekonomian rakyat. Caranya dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen.
“Nah, kemarin telah disetujui Rp 71 triliun anggaran untuk makan bergizi gratis. Ini sebuah terobosan yang belum pernah ada sebelumnya. Saya dengar akan ada 50 ribu titik yang akan dimulai untuk program ini. Betapa besar penciptaan ekonomi dari salah satu program ini," tukas Panangian Simanungkalit.
Kemudian, adanya program pembangunan tiga juta rumah akan membangkitkan semangat dan memberikan dampak psikologis yang positif. Terutama bagi para pengembang yang bergabung dalam asosiasi-asosiasi perumahan, seperti Realestat Indonesia (REI), Apersi dan Himperra, dan lainnya.
“Bagi pengusaha properti, program ini memberi sinyal bahwa industri properti akan bangkit di era pemerintahan yang akan datang,” tandas Panangian Simanungkalit.
Tidak hanya itu, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 sebesar 5,11 persen (year on year atau yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04 persen (yoy).
Di masa mendatang, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap kuat dalam kisaran 4,7 - 5,5 persen (yoy) didukung oleh permintaan domestik. Utamanya dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sejalan dengan kondisi tadi, pemerintah juga sangat peduli dalam memenuhi kebutuhan rumah agar pada 2045 tercapai Zero Backlog.
Pada 2023, backlog rumah masih berada di kisaran 10 juta unit. Jika pemerintah membangun 500 ribu per tahun maka 20 tahun mendatang baru akan selesai.
"Jumlah ini belum ditambah dengan kebutuhan hunian untuk keluarga baru yang mencapai 750 ribu hingga 800 ribu per tahun. Jadi pemerintah perlu membangun 500 ribu ditambah 750 ribu ribu sehingga mencapai 1,25 juta per tahunnya. Untuk mewujudkan itu sangat dibutuhkan kolaborasi dan peran aktif pengembang swasta,” kata Panangian Simanungkalit.
Senada, pendapat Alvin Andronicus, Chief Marketing Officer (CMO) Elevee Condominium.
Ia mengungkapkan penguatan ekonomi dalam pemerintahan mendatang terlihat dengan adanya program tiga juta rumah.
Menurutnya, program ini akan menggerakkan perekonomian di mana dalam sebuah proyek properti yang dikembangkan diikuti multiplier effect bagi 180 sektor lainnya.
“Kami melihat, pemerintahan ke depan berorientasi kepada perekonomian, dan tentunya sektor bisnis properti adalah salah satu yang akan didorong karena memberikan efek berantai untuk menggerakkan berbagai industri lainnya,” jelas Alvin Andronicus.
Terkait kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar, Elevee Condominium sendiri tidak khawatir karena produk material yang digunakan hampir 100 persen konten lokal.
Menurut Alvin Andronicus, properti adalah produk investasi.
“Kita harus akui bahwa pandemi pada tiga tahun lalu memberikan dampak luar biasa terhadap industri properti. Meski demikian, setelah pandemi berlalu, sektor properti mampu bergerak dan kembali menjadi motor penggerak perekonomian," tukasnya.
Harapannya, pemerintah harus lebih banyak memberikan stimulus yang berkelanjutan untuk menggerakkan pasar.
“Seperti Program PPN DTP atau Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah yang sudah diterapkan beberapa waktu belakangan ini, perizinan yang cepat dan mudah, menurut kami itu sudah bagus dan harus dilanjutkan,” tutupnya.
TERPOPULER
