Mengintip Proses Revaluasi BMN: Dari Inventarisasi hingga Laporan ke BPK

Suara.com - Berapa nilai aset tetap kita? Pertanyaan sederhana yang sulit dijawab pada 10 tahun yang lalu. Saat ini, kita bisa dengan penuh percaya diri menyatakan nilai aset tetap Pemerintah Pusat sebesar Rp7.272 triliun. Hal ini adalah buah dari proses revaluasi sebagai bagian dari reformasi pengelolaan BMN di Indonesia.

Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki tata kelola aset negara. Dalam konteks pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, revaluasi bukan sekadar pembaruan data aset, tetapi juga langkah krusial yang berdampak langsung pada efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan BMN.

Melalui penilaian ulang ini, pemerintah bisa lebih memahami potensi kekayaan negara dan menggunakan aset-aset tersebut secara lebih produktif.

Banyak BMN bertahun-tahun yang lalu kini telah mengalami perubahan nilai yang signifikan, terutama BMN yang berkaitan dengan tanah, bangunan, dan infrastruktur. Nilai yang awalnya tercatat di pembukuan seringkali jauh tertinggal dari harga pasar terkini karena nilai aset itu sudah tidak lagi mencerminkan kenyataan.

Misalnya, tanah yang dulunya dibeli dengan harga rendah di daerah pinggir kota kini mungkin telah melonjak nilainya seiring dengan perkembangan ekonomi dan urbanisasi. Tanpa revaluasi, data yang dimiliki pemerintah menjadi tidak akurat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kebijakan pengelolaan aset, perencanaan anggaran, dan optimalisasi pemanfaatan BMN.

Tujuan utama dari revaluasi BMN adalah untuk memperbarui nilai aset negara agar sesuai dengan kondisi pasar terkini. Ini memberikan pemerintah data yang lebih akurat tentang kekayaan yang dimiliki negara. Selain itu, revaluasi juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara, sehingga nilai sebenarnya dapat tercermin dalam laporan keuangan pemerintah.

Pelaksanaan revaluasi BMN didasari oleh amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Untuk melaksanakannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.

Untuk melaksanakan Perpres tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

Proses revaluasi BMN berlangsung melalui tahapan yang terstruktur. Pertama, dilakukan inventarisasi aset oleh setiap kementerian atau lembaga yang mengelola (pengguna) BMN. Aset yang akan direvaluasi diidentifikasi mulai dari tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, serta jaringan (berupa jalan, jembatan, dan bangunan air). Setiap aset didata dan diklasifikasikan untuk memastikan tidak ada yang terlewat.

Selanjutnya, proses penilaian dilakukan oleh penilai pemerintah menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik aset dan memenuhi standar penilaian dan standar akuntansi terkait penilaian kembali.

Proses penilaian menggunakan data hasil inventarisasi sebagai data awal untuk kemudian dipastikan melalui survei lapangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Survei lapangan juga dimaksudkan untuk melengkapi data lain, terutama data pasar yang dibutuhkan menentukan nilai wajar dari setiap BMN yang direvaluasi.

Setelah penilaian selesai, laporan pelaksanaan revaluasi disusun dan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nilai yang telah diperbarui ini kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara dan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan setelah sebelumnya telah melewati proses perbaikan atas rekomendasi BPK.

Hasil dari revaluasi BMN menunjukkan peningkatan signifikan dalam nilai total aset negara. Banyak aset, terutama tanah dan bangunan, mengalami peningkatan nilai seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan harga properti. Revaluasi yang dilakukan pada tahun 2017–2018 atas 945.460 unit BMN menghasilkan kenaikan sebesar Rp4.190,31 triliun atau 272,42% dari nilai buku hasil inventarisasi sebesar Rp1.538,19 triliun.

Hasil ini menunjukkan bahwa sebelumnya banyak aset negara yang tercatat dengan nilai yang jauh di bawah harga pasar. Dengan revaluasi, laporan keuangan pemerintah menjadi lebih akurat dan mencerminkan kekayaan negara yang sebenarnya.