Infografis
Gugatan ini diajukan bersama dengan PT Aplugada Mandiri Perkara dan PT Damawan Putera Pratama.
Sidang perdana atas kasus ini telah digelar pada 16 Desember 2024. Meskipun demikian, Waskita Karya mengklaim bahwa gugatan ini tidak akan memengaruhi operasional maupun kondisi keuangan perusahaan secara signifikan.
Dalam keterbukaan informasi yang dirilis melalui situs Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 17 Desember 2024, Sekretaris Perusahaan WSKT, Ermy Puspa Yunita, menegaskan bahwa PKPU ini tidak akan mengganggu stabilitas operasional Waskita Karya.
“PKPU ini tak memiliki dampak terhadap operasional dan kondisi keuangan perseroan,” jelasnya.
Gugatan ini menambah daftar panjang masalah hukum yang dihadapi oleh Waskita Karya. Sebelumnya, perusahaan juga terlibat dalam sejumlah kasus hukum lainnya, termasuk skandal korupsi proyek LRT Palembang dan tekanan utang yang membebani kinerja keuangan perusahaan.
Tantangan ke Depan
Waskita Karya terus menghadapi tantangan besar di tengah upaya pemulihan keuangan. Dengan total utang yang mencapai Rp80,58 triliun hingga kuartal III 2024, perusahaan pelat merah ini harus berjuang untuk memenuhi kewajiban pembayaran sambil mempertahankan operasionalnya.
Gugatan dari Shimizu dan mitra lainnya menjadi sinyal bagi Waskita Karya untuk lebih serius menangani utang-utang jatuh tempo dan membangun kembali kepercayaan mitra kerja serta investor.
Apakah Waskita Karya mampu keluar dari tekanan ini dan mengembalikan stabilitasnya? Atau justru semakin terjebak dalam masalah hukum dan finansial?
Baca Juga: Batu Kerikil Sritex Demi Tak Kibarkan Bendera Putih
