Infografis
Suara.com - Indonesia bisa disebut sebagai negara dengan penawaran pinjaman online (pinjol) ilegal yang tinggi di tengah masyarakat. Hal ini tentu menimbulkan karesahan, terutama bagi mereka yang terlanjur terjerat utang pada platform tersebut. Salah satu pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah, "Apakah utang pada pinjol ilegal wajib dibayar?" Untuk menjawab pertanyaan krusial ini, penting untuk memahami perspektif hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia.
Pinjol ilegal beroperasi tanpa izin dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Praktik yang dijalankan seringkali merugikan konsumen dengan mengenakan bunga dan denda yang tidak wajar dengan iming-iming dana instan, serta menggunakan metode penagihan yang intimidatif dan melanggar hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan perjanjian pinjaman yang dibuat dengan entitas ilegal tersebut.
Menurut sejumlah pakar, perjanjian pinjaman yang dibuat dengan pihak yang tidak memiliki izin dan melanggar ketentuan perundang-undangan dapat dianggap batal demi hukum. Pasalnya, perjanjian yang objeknya bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan adalah batal demi hukum sejak awal. Sementara, pinjol ilegal jelas melanggar ketentuan OJK dan seringkali menerapkan praktik yang tidak sesuai dengan hukum di Indonesia.
Dalam konteks hukum perdata, tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk memenuhi perjanjian yang batal demi hukum. Dengan demikian, secara hukum, peminjam utang pinjol ilegal tidak wajib membayar utang kepada pinjol ilegal selaku pemberi utang.
Terkait hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki sikap tegas terkait pinjol ilegal. Melalui berbagai pernyataan dan imbauan, OJK berulang kali menyatakan bahwa masyarakat tidak diwajibkan untuk membayar utang kepada pinjol ilegal. Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK, Tongam L. Tobing, dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa pinjol ilegal adalah entitas yang melanggar hukum dan tidak memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam di Indonesia.
"Secara perdata, tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Juga mereka melakukan tindak pidana pemerasan,” ujar Tongam mendukung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) kala itu, yaitu Mahfud MD. OJK bahkan mengimbau masyarakat yang menjadi korban pinjol ilegal untuk tidak takut dan berani melaporkan praktik tersebut kepada pihak berwajib atau Satgas Waspada Investasi.
Alasan utama mengapa utang kepada pinjol ilegal tidak wajib dibayar adalah karena keberadaan dan operasional mereka melanggar hukum. Mereka tidak memiliki izin resmi dari OJK, yang merupakan syarat mutlak bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, termasuk pinjaman online. Selain itu, praktik yang dijalankan oleh pinjol ilegal seringkali eksploitatif dengan mengenakan bunga dan denda yang sangat tinggi, jauh melampaui batas kewajaran dan ketentuan yang berlaku. Metode penagihan yang digunakan pun seringkali melanggar norma hukum dan etika, seperti ancaman, intimidasi, hingga penyebaran data pribadi.
Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa masyarakat tetap diimbau untuk bertanggung jawab terhadap pinjaman yang mereka ambil dari platform pinjol yang legal dan terdaftar di OJK.
Selain itu, jika dibahas secara fikih bagi pemeluk agama Islam. Membayar hutang adalah kewajiban yang sangat penting dan tidak boleh ditunda. Hutang yang tidak dilunasi bisa menjadi beban di dunia dan akhirat. Islam mendorong umatnya untuk melunasi hutang sebelum meninggal dunia, karena hutang dapat menjadi penghalang untuk masuk surga.
Baca Juga: Pinjaman Cepat Cair BRI Ceria, Syarat Mudah dan Limit Dana Instan Puluhan Juta!
Tips Jika Menjadi Korban Teror Pinjol Ilegal
