Suara.com - Meski meningkat tajam dalam aspek ekonomi, khususnya dalam satu dasawarsa terakhir, hubungan Indonesia dan Republik Rakyat China masih diwarnai dengan hadirnya pandangan negatif, kecurigaan, kehati-hatian, dan kekhawatiran di kalangan sebagian kelompok elite dan masyarakat Indonesia pada umumnya terhadap tingkah laku dan tujuan dari negara itu.
Oleh karenanya, dalam menjalin hubungan dengan China, Indonesia dinilai tidak mungkin meninggalkan prinsip netralitasnya, kemudian mengambil langkah yang semakin condong pada keberpihakan terhadap China, apalagi bila keberpihakan itu memiliki potensi membawa risiko bagi kedaulatan Indonesia, yang secara luas mencakup pula hak berdaulat dan kemandirian bangsa. Isu kedaulatan adalah sebuah isu sensitif yang dapat memicu gelombang nasionalisme dalam masyarakat Indonesia.
Demikian pernyataan dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pelita Harapan, Johanes Herlijanto, sekaligus Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) dalam pernyataan pada seminar berjudul “Dancing with the Dragon? Indonesian and Malaysian Policies toward China,” yang diselenggarakan bersama oleh FSI, Paramadina Public Policy Institute (PPPI), dan sebuah think tank asal Malaysia, Bait Al Amanah.
Johanes berpandangan bahwa Indonesia bukan hanya telah menjaga jarak yang sama dalam hubungannya dengan China dan kekuatan-kekuatan lainnya, termasuk dengan negara-negara Barat, tetapi juga telah memperlihatkan kemampuan dan kesiapan untuk bertindak tegas bila China atau negara manapun melakukan tindakan yang berpotensi melanggar kedaulatan Indonesia.
Tindakan tegas unsur Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia terhadap unsur Penjaga Pantai China yang menerobos masuk Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia pada November 2024 yang lalu adalah salah satu contoh yang jelas.
Sementara itu, penggantian drone buatan China dengan drone buatan Turki untuk menjaga wilayah Indonesia di Kepulauan Natuna dinilai sebagai sebuah langkah yang tepat yang memperlihatkan upaya Indonesia menjaga dan mempertahankan kedaulatannya di tengah meningkatnya sikap asertif dan agresif China di Laut China Selatan.
Johanes juga berpandangan bahwa sama seperti Indonesia, Malaysia pun memperlihatkan kesiapannya untuk melakukan tindakan tegas terhadap negara mana pun yang melanggar kedaulatannya.
Merujuk pada tulisan pakar Hubungan Internasional ternama asal Malaysia, Profesor Cheng-Chwee Kuik, Johanes menceritakan bagaimana pada tahun 2021 Malaysia pernah mengerahkan pesawat tempurnya untuk menghalau pesawat-pesawat Angkatan Udara China yang terbang mendekati wilayah Malaysia di Serawak.
Professor Cheng-Chwee Kuik, Profesor Hubungan Internasional dari National University of Malaysia (UKM), yang hadir sebagai pembicara utama dalam seminar di atas, membicarakan 3 hal yang menggambarkan dinamika yang kompleks dalam politik luar negeri Malaysia terhadap China dan seperangkat hubungan kekuasaan asimetrik lainnya antara negara-negara ASEAN secara individual dengan sang raksasa Asia.
Ketiga hal tersebut adalah pragmatisme ekonomi, engagement, dan equidistance (upaya menjaga jarak yang sama). Menurutnya, pragmatisme ekonomi merupakan pilar utama dalam hubungan Malaysia dan China, dan telah hadir sebelum kedua negara menjalin hubungan diplomatik pada 1974.
Sejak 2009 hingga saat ini, China telah menjadi partner dagang yang sangat besar, salah satu investor terbesar, dan salah satu mitra terbesar dalam pembangunan infrastaruktur bagi Malaysia, khususnya setelah dicanangkannya inisiatif sabuk dan jalan (BRI, the Belt and Road Initiative).
“Hubungan ekonomi ini secara umum bersifat saling menguntungkan dan produktif,” tuturnya.
Selain pragmatisme ekonomi, engagement juga telah menjadi pilar utama bagi hubungan Malaysia-China, khususnya sejak awal tahun 1990-an, melalui saluran diplomatik bilateral dan platform multilateral.
Ini terlihat dari terbentuknya dan berkembangnya ASEAN Plus Three (1997), Pertemuan Tinggi Asia Timur (2005), dan mekanisme lain terkait ASEAN. Dalam tahun-tahun belakangan, engagement juga dilaksanakan dalam bentuk partisipasi dalam institusi yang dipromosikan oleh China, seperti Asian Infratructure Investment Bank (AIIB) dan BRICS+.
Hal ketiga yang ditekankan oleh Kuik adalah arti penting dari kebijakan netralitas dan menjaga jarak yang sama yang telah menjadi dasar bagi politik luar negeri Malaysia sejak tahun 1970-an, yang memiliki prinsip yang sama dengan politik ‘bebas dan aktif’ Indonesia.
TERPOPULER
