Erick Thohir Geram! Ribuan Developer Nakal Tipu Konsumen KPR, Sertifikat Tak Kunjung Ada

Selasa, 21 Januari 2025 | 12:29 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir bersama Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025).

Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir merasa geram dengan adanya pengembang perumahan atau developer yang nakal. Salah satunya, developer yang menawarkan rumah kepada masyarakat, tapi setelah lunas tidak mendapatkan sertifikat tanah.

Menurut Erick, hal ini seperti inilah yang membuat rugi di masyarakat. Masyarakat, bilang dia, sudah mati-matian untuk melakukan kredit rumah di BTN, tetapi ujungnya dibohongi tak memiliki sertifikat.

"Karena ini tadi yang disampaikan, 40 persen dari gaji cicilan selama 20 tahun, tiba-tiba setelah lunas sertifikatnya tidak ada. Bahkan tadi Pak Nixon sampaikan sebelumnya, bahkan kadang-kadang rumahnya belum jadi. Ini kan kasihan," ujar Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Atas kenakalan developer itu, Erick akan memerintahkan BTN maupun himbara lain untuk memasukkan ke daftar hitam atau blacklist pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

"Selain itu, notaris yang tidak bertanggung jawab. Saya sudah minta di Blacklist, di BTN, dan saya akan rapatkan dengan seluruh Himbara, untuk kita sharing data, memastikan tadi perlindungan kepada rakyat ini, ini benar-benar kita bisa maksimalkan. Jadi kalau perlu semua Himbara juga kita Blacklist," ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun dari tahun 2029, sebanyak 120 ribu rumah lewat skema KPR BTN tdak memiliki sertifikat. Kemudian, ada 4.000 developer yang nakal dengan tidak mengurus sertifikat.

"Ada yang developernya Raib, ada yang masih ada sudah tidak tanggung jawab dan sebagainya. Kurang lebih ada 4 ribu proyek rumah atau 4 ribu developer," ucap dia.

Nixon menyebut, BTN tidak tinggal diam atas kenakalan para developer itu. Dalam hal ini, BTN membantu masyarakat yang mengajukan KPR untuk bisa mendapatkan hak sertifikatnya.

"Hari ini sejak tahun 2019 kita sudah menyelesaikan 80 ribu sertifikat yang tidak jelas itu oleh upaya BTN sendiri pakai biaya BTN. Dan memang kita dibantu juga oleh Badan Pertanahan Nasional, kita ada kerjasama langsung dengan mereka sehingga itu prosesnya bisa jauh lebih cepat," beber dia.