Suara.com - Pemerintah kota Sapporo mengumumkan akan berhenti mewajibkan karyawan untuk membayar kartu nama mereka sendiri.
Sebelumnya, pembuatan kartu nama untuk para pekerja pemerintah di kota Sapporo ditanggung biaya pribadi. Kebijakan ini berbeda dengan Indonesia yang memotong anggaran setiap kementerian atau lembaga.
Adapun, Wali Kota Katsuhiro Akimoto telah menyatakan dukungannya terhadap perubahan tersebut. Dia menyatakan bahwa ini kebijakan ini agar meningkatkan pekerjaan pegawai pemerintah.
" Kita menggunakan dana pribadi untuk sesuatu yang digunakan untuk pekerjaan adalah hal yang tidak tepat," katanya dilansir dari The Mainichi, Selasa (18/2/2025).
Anggaran ini diberikan dikarenakan pemesanan kartu nama dianggap perlu untuk bekerja sekarang akan disusun oleh setiap tempat kerja dan dicetak dengan biaya publik.
Sekitar 7.000 dari sekitar 15.000 karyawan administrasi umum Sapporo akan memenuhi syarat untuk program tersebut. Kota tersebut memperkirakan bahwa 470.000 kartu akan diproduksi setiap tahun, dengan biaya sekitar 7 juta yen atau sekitar Rp733 juta.
Sebelumnya para pegawai Pemerintah Kota Sapporo biasanya membayar kartu mereka sendiri. Namun, pada bulan November 2023, beberapa karyawan mengusulkan pendanaan publik sebagai bagian dari reformasi gaya kerja.
Hal ini mendorong kota untuk memeriksa bagaimana biaya tersebut harus ditangani oleh anggaran pemerintah bukan pribadi.
Sebagai informasi, Jepang jadi negara dengan gaji PNS yang tinggi. Menukil worldsalaries, Selasa, 21 November 2023, rata-rata gaji pegawai negeri di Negeri Samurai ini berkisar JPY 405.049 per bulan atau sekitar Rp44,15 juta per bulan.
Baca Juga: Prabowo Bakal Hadiahi Dana Jumbo Hasil Efisiensi Anggaran ke Danantara
Bahkan, gaji tersebut belum termasuk berbagai tunjangan. Artinya, PNS di Jepang bisa membawa pulang gaji hingga ratusan juta per bulan.
