Suara.com - Pekan ini, panggung Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) bank-bank BUMN menjadi saksi bisu dari "cuci gudang" besar-besaran.
Bukan hanya perombakan jajaran direksi, sorotan tajam tertuju pada kursi komisaris yang kini diduduki oleh nama-nama tak terduga seperti halnya Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang menjadi komisaris Bank BTN.
Presiden RI Prabowo Subianto sendiri menginginkan adanya perampingan struktur komisaris di perbankan BUMN dan menekankan agar posisi itu hanya diisi oleh para profesional.
Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai menghadiri rapat terbatas pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN 2026 di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
"Itu, memang arahan Bapak Presiden, bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional," katanya.
Airlangga menyebut, langkah ini disambut baik oleh pasar, khususnya dalam konteks perbankan seperti Bank Mandiri dan BRI.
Menurut dia, baik direksi maupun komisaris yang ditunjuk saat ini mendapat respons positif karena jumlahnya lebih efisien dibandingkan sebelumnya.
Ketika ditanya terkait komposisi komisaris ke depan, Airlangga menyatakan bahwa hal itu akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Namun, ia memastikan bahwa jumlahnya akan lebih ramping dibandingkan periode sebelumnya.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa jajaran komisaris bank BUMN tetap akan mencerminkan unsur-unsur strategis, termasuk perwakilan dari Kementerian Keuangan dan kementerian teknis terkait, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.
"Itu arahannya kan harus diisi oleh orang-orang profesional. Jadi kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI, unsur kementerian teknis UMKM," ujarnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan alasan banyak pejabat kementerian yang ditunjuk menjadi komisaris di Himpunan Bank Negara (Himbara).
Menurut dia, penunjukkan para pejabat kementerian masuk jajaran pengurus Himbara merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam arahan itu, jelas Erick, Prabowo menginginkan Himbara dikelola dengan secara transparan dan profesional.
Dia bilang, banyaknya pihak Kementerian di Himbara juga agar program pemerintah berjalan dengan baik.
"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para menteri (Kementerian) yang hadir di tentu di komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri. Tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah tapi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi," ujar Erick di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (27/3/2025).
Lagipula, Ketua Umum PSSI itu, banyaknya perwakilan pejabat juga sesuai dengan fokus Bank BUMN itu sendiri. Dia memberi contoh, Komisari BRI yang diisi oleh pejabat di Kementerian UMKM.
TERPOPULER
