Infografis
Peningkatan volume kendaraan ini tidak diimbangi dengan manajemen arus masuk yang adaptif dan efisien.
Hakeng mengatakan meski sistem digitalisasi yang diterapkan oleh PT Pelindo tetap beroperasi dengan baik tapi sistem pembatasan dan pengaturan gate pass yang berbasis waktu secara real-time dinilai belum optimal dalam menangani lonjakan volume kendaraan yang terjadi.
Menurut dia tata kelola pelabuhan harus bertransformasi menjadi sistem yang prediktif dan berbasis data agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul.
Masalah ini juga sempat dikeluhkan para supir truk yang tergabung dalam Keluarga Besar Sopir Indonesia (KBSI) sebelum peristiwa ini terjadi.
Juru bicara KBSI, Ilhamsyah pada medio Februari lalu mengatakan kebijakan yang dibuat Pelindo justru membuat situasi kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok semakin parah.
Menurut dia pintu masuk di NPCT1 tidak sebanding dengan jumlah kendaraan. Terlebih pintu masuk di tempat tersebut sering error, sehingga kemacetan panjang sering terjadi.
"Tingginya volume arus barang yang melewati Pelabuhan ini menuntut efisiensi dalam managemen operasional dan infrastruktur pendukunganya," kata Ilhamsyah.
Dia menilai, permasalahan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi logistik nasional, tetapi juga memberikan kerugian signifikan bagi para sopir truk, perusahaan logistik, serta perekonomian secara umum.
"Sopir truk harus menghadapi waktu tunggu yang lama, risiko kelelahan, peningkatan biaya operasional, hingga tekanan psikologis akibat target pengiriman yang sulit dicapai," katanya.
Baca Juga: Bongkar Muat 'Overdosis' Bikin Macet Horor, Pramono Geram: Pelindo Tidak Profesional!
Selain itu, kata Ilham, akibat kebijakan ini, sopir truk juga harus merasakan dampak yakni biaya logistik meningkat, kerugian finansial, risiko keselamatan yang lebih tinggi, ketidakpastian pekerjaan, premanisme, kelelahan fisik dan mental, hingga hilangnya waktu luang bersama keluarga.
