Infografis
Dampak lanjutannya, tentu ada pada potensi gelombang PHK di Indonesia. Pasalnya, gelombang PHK pun sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir, dipicu oleh berbagai faktor seperti penurunan permintaan pasar, efisiensi bisnis, dan tekanan ekonomi global. Kasus terbaru adalah penutupan operasional PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex), perusahaan tekstil ternama yang akan memberhentikan lebih dari 10.000 karyawan mulai 1 Maret 2025.
Selain itu, Yamaha juga mengumumkan penutupan dua pabrik pianonya di Indonesia, yang berdampak pada PHK 1.100 karyawan. Sementara itu, PT Sanken Indonesia dilaporkan akan menutup pabriknya di Cikarang, Jawa Barat, pada Juni 2025, mengakibatkan 900 orang buruh kehilangan pekerjaannya.
Sektor makanan dan minuman cepat saji juga tidak luput dari tekanan. PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pemegang lisensi KFC di Indonesia, mencatat kerugian hingga Rp558 miliar pada kuartal III-2024 dan telah mem-PHK 2.274 karyawan.
Harus Ambil Peran Aktif
Direktur Eksekutif Asosiasi Penguasaha Ritel Indonesia (APRINDO), Setyadi Surya menekankan pentingnya peranpemerintah dalam meredam dampak ekonomi yang ditimbulkan dan mengambil langkah konkret untuk mencegah meluasnya PHK.
Ia meminta kebijakan yang seimbang antara makro dan mikro agar lapangan kerja tetap terlindungi.
"Kita tidak bisa melihat masalah ini dari satu sisi saja. Boikot dan tekanan ekonomi bisa berdampak pada stabilitas sosial, mulai dari meningkatnya angka pengangguran hingga potensi konflik di rumah tangga dan di masyarakat. Pemerintah harus hadir dengan kebijkaan yang konkret dan terukur," imbuh Setyadi.
Dia mengingatkan bahwa langkah yang emosional namun tidak berbasis data justru dapat memperburuk kondisi ekonomi nasional dan memperbesar angka pengangguran. "Saatnya solidaritas diperkuat dengan strategi yang rasional dan berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa," pungkasnya.
Baca Juga: Pesaing Uber, Perusahaan Taksi Online Ini Malah Bangkrut
