Suara.com - Jakarta Urban Mobility Festival 2025 resmi dibuka hari ini oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, dan Direktur ITDP Indonesia Gonggomtua Sitanggang, Kamis (24/4/2025)
Diselenggarakan oleh Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia bekerja sama dengan UK PACT (UK Partnering for Accelerated Climate Transitions) melalui Kedutaan Besar Inggris Jakarta, festival ini menjadi wadah edukasi, advokasi, dan keterlibatan publik terkait solusi transportasi berkelanjutan.
Selain diskusi kebijakan, Jakarta Urban Mobility Festival 2025 dirancang sebagai pengalaman publik yang menarik. Bertempat di Pasaraya Blok M, festival ini menghadirkan pameran interaktif, instalasi visual, lokakarya, dan diskusi pakar yang berfokus pada mobilitas inklusif dan desain kota yang berpusat pada pejalan kaki serta pesepeda.
Festival ini juga merupakan bagian penting dari upaya penyuluhan publik untuk membangun dukungan terhadap strategi manajemen kebutuhan transportasi (Traffic Demand Management/TDM)—solusi yang mungkin awalnya kurang populer, tetapi terbukti di berbagai belahan dunia mampu mengurangi kemacetan, memperbaiki kualitas udara, dan menjadikan kota lebih nyaman untuk dihuni.
Acara ini mengajak warga Jakarta dari berbagai kalangan untuk mengeksplorasi dan terlibat dengan strategi yang dapat membuat sistem transportasi kota menjadi lebih bersih dan nyaman, sehingga mobilitas perkotaan menjadi lebih cepat, aman, dan terjangkau untuk semua orang.
Ini adalah respons bersama terhadap tantangan mobilitas Jakarta yang telah lama ada. Sebagai salah satu kota termacet di dunia, Jakarta masih sangat bergantung pada kendaraan bermotor pribadi. Hal ini menyebabkan kemacetan harian, produktivitas yang hilang, dan kualitas udara yang memburuk.
Biaya ekonomi akibat kemacetan diperkirakan mencapai Rp65 triliun per tahun (JICA, 2023), sementara emisi dari sektor transportasi menyumbang 67,3% PM2.5 dan 72,4% NOx, yang menyebabkan dampak kesehatan serius dan kerugian kesehatan masyarakat sebesar Rp41 triliun per tahun (DLH 2020; Syuhada et al., 2023).
Pada pembukaan acara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Jakarta sebagai kota aglomerasi dengan mobilitas tinggi, tengah berada dalam fase transformasi menjadi Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Saat ini, pembangunan Jakarta berfokus pada beberapa aspek utama, di antaranya adalah bisnis dan ekonomi; lingkungan berkelanjutan; serta infrastruktur dan mobilitas.
“Kami meyakini bahwa pembangunan pada aspek infrastruktur dan mobilitas melalui penyediaan sistem layanan transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan, akan menjadi salah satu game changer dalam mewujudkan Jakarta menuju kota global yang berdaya saing,’ ucapnya di Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Jakarta memiliki cakupan layanan transportasi publik yang sangat luas. Berdasarkan data Dinas Perhubungan, pada tahun 2025, Transjakarta sebagai moda transportasi publik berbasis jalan, telah melayani 85,4% wilayah Jakarta dan menjangkau 91,6% populasi penduduk. Selain Transjakarta, kehadiran MRT Jakarta dan LRT Jabodebek turut meningkatkan aksesibilitas pergerakan penduduk Jakarta, bahkan komuter yang berasal dari kota-kota di sekitar Jakarta. Namun, kemacetan dan tingginya pergerakan penduduk yang menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas di Jakarta masih menjadi tantangan besar.
“Dalam upaya mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalan raya dan mendorong penggunaan transportasi publik, Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan para stakeholders untuk meningkatkan aksesibilitas melalui penyediaan moda angkutan umum yang nyaman, aman dan ramah lingkungan,” tambah Gubernur Pramono.
Pemerintah Provinsi Jakarta telah mencatatkan kemajuan yang signifikan—seperti membangun 212 km trotoar, 196,5 km jalur sepeda, dan cakupan transportasi umum sebesar 78,4% di seluruh kota (ITDP, 2022).
Namun, penggunaan transportasi umum tetap rendah, hanya 10%, jauh dari target 2045 sebesar 55%. Mencapai target ini membutuhkan kebijakan manajemen kebutuhan transportasi (TDM) yang kuat, termasuk penerapan Kawasan Rendah Emisi (Low Emission Zones/LEZ), Jalan Berbayar Elektronik (Electronic Road Pricing/ERP), dan reformasi parkir.
“Kebijakan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (MKLL) adalah strategi jangka menengah hingga panjang untuk mengatasi kemacetan dan polusi udara dari sektor transportasi, yang memerlukan perencanaan matang dan penerapan bertahap. Sambil menyiapkan itu, Pemprov DKI dapat memulai dari hal yang paling berdampak: memperkuat layanan transportasi publik yang inklusif dan terintegrasi—secara kelembagaan, tarif, dan infrastruktur—khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak-anak,” ujar Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang.
Menurutnya, saat ini, push policy di Jakarta sudah ada, yaitu pembatasan lalu lintas kendaraan ganjil genap, tetapi belum optimal. Kehadiran studi dari ITDP diharapkan dapat mendorong implementasi kebijakan MKLL yang lebih kuat , seperti KRE, ERP, dan manajemen parkir untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan bermotor pribadi dan meminimalisasi polusi.
TERPOPULER
