Infografis
Suara.com - Ketidakpastian perdagangan yang meningkat memperparah utang yang meningkat. Tentunya membuat masalah pertumbuhan yang lambat yang dihadapi negara berkembang.
Kepala ekonom Bank Dunia Indermit Gill mengatakan para ekonom global dengan cepat menurunkan perkiraan pertumbuhan mereka untuk ekonomi maju dan agak kurang untuk negara berkembang. Setidaknya untuk saat ini, setelah tsunami tarif yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump.
"Pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia minggu ini di Washington didominasi oleh kekhawatiran tentang dampak ekonomi dari tarif AS yang tinggi selama seabad - dan tarif balasan yang diumumkan oleh Tiongkok, Uni Eropa, Kanada, dan lainnya," kata Gill dilansir Reuters, Senin (28/4/2025).
Sementara tingkat utang yang tinggi berarti bahwa setengah dari sekitar 150 negara berkembang dan pasar berkembang tidak dapat melakukan pembayaran layanan utang atau berisiko melakukannya. Nantinya rasio utang makin tinggi lantaran ekonomi global tumbuh melambat.
Jika pertumbuhan global melambat, perdagangan menurun, lebih banyak negara dan suku bunga tetap tinggi. "Maka banyak negara akan mengalami kesulitan utang, termasuk beberapa negara pengekspor komoditas," katanya.
Pembayaran bunga bersih sebagai bagian dari produk domestik bruto , ukuran berapa banyak negara membelanjakan utang mereka sekarang mencapai 12% untuk pasar berkembang, dibandingkan dengan 7% pada tahun 2014.
Ini menandakan embali ke level yang terakhir terlihat pada tahun 1990-an. Angkanya bahkan lebih tinggi untuk negara-negara miskin, di mana biaya pembayaran utang menghabiskan 20% dari PDB sekarang, dibandingkan dengan 10% satu dekade lalu
Sebelumnya, IMF pada hari Selasa memangkas perkiraan ekonominya untuk AS, Tiongkok, dan sebagian besar negara dan memperingatkan bahwa lebih banyak pertikaian perdagangan akan semakin memperlambat pertumbuhan.
IMF memperkirakan pertumbuhan global sebesar 2,8% untuk tahun 2025, setengah poin persentase lebih rendah dari perkiraannya pada bulan Januari. Bank Dunia tidak akan mengeluarkan prakiraan dua kali setahunnya sendiri hingga Juni, tetapi Gill mengatakan konsensus ekonom global menunjukkan penurunan yang cukup besar dalam prakiraan pertumbuhan dan perdagangan.
Baca Juga: Makin Melorot, Bank Dunia Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 Jadi 4,7 Persen
Indeks ketidakpastian, yang sudah berjalan jauh lebih tinggi dari satu dekade lalu, juga melonjak setelah langkah tarif Trump pada 2 April.
Dibandingkan dengan guncangan sebelumnya, termasuk krisis keuangan global 2008-2009 dan pandemi COVID-19, guncangan saat ini adalah hasil dari kebijakan pemerintah, yang berarti guncangan tersebut juga dapat dibalik.
Ia mengatakan krisis saat ini akan semakin menekan pertumbuhan di pasar negara berkembang, setelah penurunan yang stabil dari level sekitar 6% dua dekade lalu, dengan perdagangan global sekarang dijadwalkan tumbuh hanya 1,5% - jauh di bawah pertumbuhan 8% yang terlihat pada tahun 2000-an.
"Jadi, ini adalah perlambatan mendadak di atas situasi yang tidak terlalu baik," katanya.
Apalagi, aliran portofolio ke pasar berkembang dan investasi langsung asing (FDI) juga menurun, seperti yang terjadi selama krisis sebelumnya.
"FDI adalah 5% dari PDB di pasar berkembang selama masa-masa baik. Sekarang sebenarnya 1% dan aliran portofolio dan aliran FDI secara keseluruhan turun," katanya.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pada triwulan I 2025 pemerintah telah menarik utang baru dari Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak Rp 282,6 triliun. Angka ini mencapai 44 persen dari target penerbitan SBN tahun ini, yakni Rp 642,5 triliun.
Adapun pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dilakukan lewat pembiayaan utang dan non-utang. “Pembiayaan utang dipenuhi melalui penerbitan SBN yang secara neto mencapai Rp 282,6 triliun,” ucap Sri di sela konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Keuangan (KSSK), dikutip Jumat, 25 April 2025.
embiayaan utang juga dilakukan lewat pinjaman neto yang pada triwulan awal mencapai minus Rp 12,3 triliun.
