Investor Batalkan Proyek Baterai EV Indonesia, Investasi Lebih dari Rp300 T Lenyap

Menteri Investasi/Kepala BKPM saat itu, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa investasi BASF dan Eramet merupakan momentum penting untuk membuktikan bahwa pengelolaan tambang di Indonesia memperhatikan aspek lingkungan dan standar internasional. Namun, harapan tersebut pupus dengan keputusan kedua perusahaan untuk mundur.

BASF dalam pernyataan resminya menyimpulkan tidak akan melanjutkan proyek tersebut setelah melakukan evaluasi menyeluruh. Sementara itu, Eramet Indonesia mengungkapkan alasan hengkang karena sudah terlalu banyak proyek serupa di kawasan industri Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), yang berpotensi menimbulkan gangguan terkait lahan, air, dan pasokan bijih nikel.

Direktur Eramet Indonesia saat itu, Bruno Faour, menyebutkan bahwa keberadaan banyak smelter HPAL di satu lokasi yang sama dapat menimbulkan kerumitan terkait ketersediaan sumber daya pendukung proyek, seperti air dan bijih nikel. 

Ketidakpastian Investasi Britishvolt dan Foxconn

Selain hengkangnya beberapa investor, perkembangan rencana investasi dari perusahaan lain seperti Britishvolt dan Foxconn juga masih belum menunjukkan kepastian yang jelas.

Pada Oktober 2023, Menteri Investasi/Kepala BKPM saat itu, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa perkembangan rencana investasi Britishvolt masih stagnan akibat kondisi global. Sebelumnya, pada Maret 2022, Britishvolt dan VKTR (bagian dari Bakrie & Brothers) mengumumkan rencana pengembangan kapasitas pemurnian nikel berkelanjutan dan potensi pembangunan pabrik baterai di Indonesia melalui joint venture Indovolt BV VKTR.

Sementara itu, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan terkait investasi Hon Hai Precision Industry Co (Foxconn) di Indonesia. Pada April 2024, Menteri Investasi/Kepala BKPM saat itu, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa penundaan investasi Foxconn disebabkan oleh adanya beberapa hal yang masih perlu didiskusikan antara perusahaan asal Taiwan tersebut dengan pemerintah Indonesia.

Padahal, pada Januari 2022, telah ditandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Foxconn, Gogoro Inc, IBC, dan Indika Energy Tbk (INDY) mengenai kerja sama investasi pengembangan ekosistem energi baru berkelanjutan, termasuk baterai listrik dan kendaraan listrik, dengan perkiraan total nilai investasi mencapai US$8 miliar.

Masalah lain yang tidak kalah penting harus segera diatasi oleh pemerintah diantaranya rumitnya perizinan, keberpihakan terhadap keberlanjutan dan komitmen melindungi investor dari gangguan investasi seperti preman, oknum ormas dan masih banyak lagi.