Infografis
Dalam pernyataannya, Arief menilai bahwa program stunting merupakan upaya mulia pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, tindakan korupsi terhadap program ini dinilai sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.
Ia juga menambahkan, dalam kasus ini, pihak yang harus bertanggung jawab adalah para pimpinan tertinggi di lingkungan pemerintahan daerah. Arief menyerukan agar Kejati Sumut tidak hanya berhenti pada level kades atau kapus, melainkan juga mengejar pejabat tinggi yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan dana stunting.
Dana Stunting dan Dampaknya terhadap Masyarakat
Sebagai informasi tambahan, dana stunting dialokasikan untuk berbagai kegiatan strategis seperti pemberian makanan tambahan bergizi, edukasi mengenai pola makan sehat, perbaikan sanitasi lingkungan, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dasar. Dengan kata lain, dana ini menjadi salah satu pilar utama dalam mencegah lahirnya generasi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi kronis.
Jika terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut, maka dampaknya sangat besar terhadap kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting nasional pun menjadi terhambat.
Sehubungan dengan itu, Arief menyebutkan bahwa kasus dugaan korupsi dana stunting di Madina ini dapat dijadikan "test case" atau contoh nyata oleh Kejati Sumut untuk membongkar jaringan kasus serupa di kabupaten atau kota lain di wilayah Sumatera Utara.
Dengan latar belakang tersebut, masyarakat kini berharap besar kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mengusut tuntas perkara ini hingga ke akarnya. Transparansi, akuntabilitas, serta keadilan menjadi tuntutan utama demi memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana-dana sosial yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
Baca Juga: Kejagung Ungkap Alasan Eks Direktur Pemberitaan JakTV Dialihkan Jadi Tahanan Kota
