Status Pekerja Tetap untuk Ojol: Angin Segar atau Mimpi Buruk?

Nailul Huda dari Celios juga mendukung gagasan ini, dengan catatan bahwa pengaturan yang lebih tepat untuk pengemudi ojol saat ini memang berada di bawah Kementerian UMKM.

"Maka, sudah sewajarnya memang pengaturan untuk saat ini paling tepat di bawah Kementerian UMKM. Atas dasar itu pula, bentuk kemitraan tidak boleh seperti tenaga kerja yang mengharuskan bekerja sekian jam dan sebagainya. Aturan juga harus dibuat bersama dengan asosiasi driver dengan konsep setara, termasuk tarif," tambah Nailul.

Suara dari Lapangan: Perspektif Para Pengemudi Ojol

Bagi sebagian pengemudi ojol, status pekerja tetap tentu menawarkan daya tarik berupa jaminan sosial dan pendapatan yang lebih stabil. Namun, bagi mayoritas pengemudi, fleksibilitas kerja adalah nilai utama yang mereka nikmati dalam profesi ini.

Agus, seorang pengemudi ojol di Jakarta, mengungkapkan, "Saya memilih menjadi driver ojol karena saya bisa bekerja sesuai dengan waktu saya sendiri. Kalau saya jadi pekerja tetap, saya khawatir akan kehilangan kebebasan ini."

Selain itu, beberapa pengemudi juga khawatir bahwa dengan status pekerja tetap, mereka akan dibebani kewajiban untuk memenuhi target tertentu atau bekerja pada jam-jam tertentu yang justru dapat mengurangi potensi penghasilan mereka. "Penghasilan saya seringkali lebih tinggi saat jam sibuk atau di lokasi yang banyak menawarkan penumpang," tambah Agus.

Siti, seorang pengemudi ojol di Yogyakarta, juga menyuarakan kekhawatirannya, "Saya lebih pilih seperti sekarang bisa narik kapan saja pas saya bisa. Jadi bisa antar sekolah dulu, baru jalan onbid. Kalau harus jadi karyawan tetap, saya nggak yakin apa saya terpilih atau malah saya dan ojol-ojol lainnya malah putus mitra dan nggak punya kerjaan pengganti. Ini lebih seram kata saya."

Jika kebijakan menjadikan pengemudi ojol sebagai pekerja tetap diterapkan, dampaknya diperkirakan tidak hanya terbatas pada sektor ojol. Pekerja di sektor ekonomi digital lainnya, seperti kurir makanan atau pengemudi pengantaran barang, juga berpotensi menuntut perlakuan yang serupa.

Hal ini dapat menciptakan tekanan pada formulasi kebijakan untuk mengubah status pekerja di berbagai sektor pekerjaan digital menjadi pekerja tetap, yang pada akhirnya dapat memperumit regulasi dan kebijakan industri secara keseluruhan.

Baca Juga: Kementerian UMKM Apresiasi BIBW 2025 Bawa Dampak Positif bagi UMKM