Suara.com - Di tengah tekanan ekonomi global dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang kian meresahkan, sorotan tajam tertuju pada dua sektor vital yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian nasional: industri padat karya dan sektor pertanian.
Kedua sektor ini tak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, tetapi juga berperan besar dalam menyerap jutaan tenaga kerja di seluruh penjuru Tanah Air. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri padat karya menyumbang 18,9% terhadap PDB dan menyerap 13,8% dari total tenaga kerja Indonesia. Sementara sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 11,31% terhadap PDB nasional pada 2024.
Beberapa subsektor padat karya yang menjadi tulang punggung ekonomi dan lapangan kerja antara lain industri tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, serta industri hasil tembakau. Perlindungan terhadap sektor-sektor ini dinilai bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga persoalan sosial yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat.
Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), Ali Mahsun Atmo, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lalai dalam melindungi para pekerja dan petani di tengah situasi ekonomi yang kian menantang. “Kebijakan khusus seperti pelatihan hingga penciptaan lapangan kerja baru yang seluas-luasnya sangat diperlukan, mengingat gelombang PHK juga sangat masif akhir-akhir ini,” ungkap Ali.
Tak berhenti di sana, Ali juga menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah ketika krisis PHK terjadi, terlebih menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Idulfitri. “Diharapkan pemerintah turun tangan, memberikan solusi, agar pekerja yang terkena PHK bisa mendapatkan hak-haknya. Pemerintah juga perlu memberikan bantalan sosial berupa bansos,” tukasnya.
Ali pun mendorong kebijakan pembiayaan yang lebih cepat dan ramah bagi korban PHK yang ingin bangkit melalui jalur wirausaha. “Agar yang di-PHK bisa kembali pulih untuk berwirausaha, jangan dipersulit,” tambah dia.
Senada dengan itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin, turut menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap lonjakan PHK yang terjadi akibat penutupan sejumlah pabrik besar. Sejumlah perusahaan dilaporkan telah merumahkan total lebih dari 14.000 pekerja. Di antaranya adalah PT Sanken Indonesia, PT Yamaha Music Product Asia, PT Tokai Kagu, PT Danbi Internasional Garut, dan PT Bapintri. Bahkan, PT Sritex melakukan PHK massal terhadap 10.969 pekerjanya setelah menutup pabrik pada 1 Maret 2025.
“Ini adalah masalah besar yang mempengaruhi tidak hanya pekerja yang dirumahkan, tetapi juga ekonomi lokal dan nasional. Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja yang terkena PHK bisa terlindungi dengan baik,” tegas Alifudin dalam keterangan tertulisnya.
Lebih jauh, ia menekankan dampak luas dari PHK massal yang bukan hanya menghantam dapur keluarga pekerja, tapi juga membebani perekonomian nasional. “Jika tidak segera ditangani dengan serius, kondisi ini bisa memicu penurunan daya beli masyarakat dan merugikan perekonomian dalam jangka panjang. Pemerintah harus mampu menciptakan iklim industri yang stabil dan ramah bagi dunia usaha agar tidak terjadi PHK massal yang lebih meluas,” ujarnya.
Sementara untuk sektor pertanian, Ali Mahsun menilai bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah positif dalam perlindungan petani, salah satunya melalui kebijakan pembelian gabah kering panen (GKP) dengan harga Rp6.500 per kilogram oleh pemerintah.
Namun, Ali tetap mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama soal birokrasi distribusi pupuk yang rumit. “Ke depan diharapkan, petani-petani di Indonesia ini diikutsertakan BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek jadi kalau ada kecelakaan kerja petani bisa dilindungi. Saya yakin pemerintah mampu memberikan secara gratis untuk itu. Sehingga swasembada pangan tercapai dan para petani dan keluarga sejahtera,” jelasnya.
Tak dapat dimungkiri, industri padat karya dan sektor pertanian membawa efek berganda yang luar biasa terhadap konsumsi masyarakat dan roda ekonomi lokal maupun nasional. Ketika dua sektor ini stabil, bukan hanya rumah tangga pekerja yang terlindungi, namun juga keberlanjutan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
TERPOPULER
