Infografis
Suara.com - Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dan Direksi PT Garuda Indonesia yang membahas persiapan haji 2025 tiba-tiba memanas.
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, tanpa basa-basi meminta klarifikasi langsung kepada Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani, terkait isu sensitif mengenai dugaan rekrutmen sejumlah mantan karyawan maskapai Lion Air ke dalam jajaran manajemen Garuda.
Permintaan tegas ini dilontarkan Mufti dalam forum resmi yang digelar di Jakarta pada Rabu (7/5/2025). "Pak Dirut perlu klarifikasi di sini. Sayang sekali sudah dapat kepercayaan publik dan Presiden, kalau isu ini tidak benar, ya dijelaskan," ujar Mufti dengan nada serius, menunjukkan kekhawatiran atas potensi dampak isu ini terhadap citra maskapai pelat merah tersebut.
Politisi ini mengungkapkan bahwa kabar yang beredar di masyarakat menyebutkan adanya perpindahan sejumlah karyawan dari maskapai kompetitor, Lion Air, ke berbagai posisi di Garuda Indonesia. Isu ini semakin liar dengan kabar lain yang turut disinggung Mufti, yakni mengenai gaji Direktur Utama Garuda yang disebut mencapai Rp 100 juta per bulan, serta keberadaan sembilan tenaga ahli dengan bayaran yang fantastis.
Isu "Gelombang" Eks Lion Air Mencuat Sejak Maret
Isu mengenai masuknya sejumlah mantan karyawan Lion Air ke tubuh Garuda Indonesia memang telah menjadi perbincangan hangat sejak awal Maret 2025. Berdasarkan data yang beredar luas, 14 mantan karyawan Lion Air disebut-sebut menduduki berbagai posisi di Garuda dengan gaji yang bervariasi, mulai dari Rp 25 juta hingga mencapai angka Rp 117 juta per bulan. Jika ditotal, nilai gaji yang diterima oleh kelompok eks karyawan Lion Air ini mencapai hampir Rp 1 miliar, tepatnya Rp 975.750.000.
Garuda Sempat Angkat Bicara, Sebut Informasi Tak Valid Sepenuhnya
Menanggapi isu yang berpotensi merusak citra perusahaan, Garuda Indonesia sebelumnya telah memberikan tanggapan secara terbuka. Direktur Human Capital & Corporate Service Garuda, Enny Kristiani, dalam keterangan resminya menyatakan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai peran dan gaji eks karyawan Lion Air tidak sepenuhnya valid.
"Kami menyayangkan penyebaran informasi yang tidak sesuai kondisi faktual," ujar Enny kala itu, berusaha meredam spekulasi dan memberikan kepastian kepada publik.
Baca Juga: Wamildan Tsani Buka Suara Usai 15 Pesawat "Dikandangkan" Akibat Kesulitan Bayar Biaya Perawatan
DPR Desak Klarifikasi Langsung dari Pimpinan Tertinggi Garuda
Meskipun Garuda telah memberikan klarifikasi awal, desakan dari Komisi VI DPR RI menunjukkan bahwa isu ini belum sepenuhnya mereda. Permintaan klarifikasi langsung dari Direktur Utama Wamildan Tsani mengindikasikan adanya keinginan yang kuat dari parlemen untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail dan komprehensif mengenai kebijakan rekrutmen di tubuh Garuda Indonesia.
Pertanyaan yang mungkin mengemuka adalah mengenai transparansi proses rekrutmen, kriteria pemilihan karyawan, dan justifikasi atas besaran gaji yang diberikan, terutama kepada para eks karyawan Lion Air tersebut. Selain itu, DPR juga kemungkinan ingin memastikan bahwa kebijakan rekrutmen ini tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan atau mengganggu soliditas internal di tubuh Garuda Indonesia.
RDP yang seharusnya fokus pada persiapan haji 2025 ini pun mau tidak mau harus mengakomodir pembahasan isu sensitif ini. Klarifikasi dari Dirut Garuda diharapkan dapat memberikan jawaban yang memuaskan bagi anggota dewan dan publik, serta menjaga kepercayaan yang telah terbangun terhadap maskapai nasional tersebut, terutama setelah berbagai upaya pemulihan yang telah dilakukan. Publik kini menanti jawaban lugas dari Wamildan Tsani terkait "gelombang" eks karyawan Lion Air yang disebut merapat ke manajemen Garuda.
