Infografis
Dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI Prabowo Subianto dan kementerian/lembaga terkait, Said Iqbal menyampaikan bahwa ancaman PHK gelombang kedua bisa berdampak pada 50 ribu buruh dalam waktu tiga bulan ke depan, menyusul gelombang pertama yang telah berdampak pada sekitar 60 ribu buruh/pekerja.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah bersikap adil dan tidak menciptakan kebijakan yang malah merugikan pihak-pihak yang selama ini telah taat aturan.
"Jangan sampai ada kesan menekan pihak yang mengikuti aturan dan menguntungkan pihak yang salah," kata dia.
Dampak dari PP 28/2024 juga mulai dirasakan oleh sektor lain seperti periklanan. Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Janoe Arijanto menyampaikan bahwa larangan iklan rokok turut menghantam pendapatan sektor ini.
"Berkurangnya iklan rokok di banyak media tentu akan mengurangi pendapatan iklan," imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa iklan rokok selama ini masuk dalam daftar sepuluh besar penyumbang pemasukan iklan. Pembatasan iklan, seperti larangan penempatan dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan, menurutnya sangat berdampak pada pelaku industri iklan luar ruang seperti billboard dan baliho.
"Kawan-kawan yang bergerak di iklan luar ruang (billboard dan baliho) merasakan dampaknya. Peraturan tentang larangan iklan rokok dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan misalnya, mengurangi jumlah titik billboard yang bisa digunakan untuk iklan rokok," paparnya.
Lebih lanjut, Janoe menyoroti ketidakjelasan definisi wilayah zonasi tersebut, termasuk apakah lembaga kursus dan bimbingan belajar juga masuk dalam kategori satuan pendidikan yang dimaksud.
"Definisi yang kabur itu menambah ketidakpastian pada persoalan teknis di lapangan. Bisa saja pasal pengaturan tembakau dalam PP 28/2024 diterjemahkan menjadi zona pendidikan non-formal yang tidak memungkinkan pemasangan billboard," jelasnya.
Baca Juga: Perusahaan Migas Terbesar di Inggris Pilih PHK 250 Karyawan
Ia menekankan bahwa pelaku industri periklanan selama ini telah menjalankan Etika Pariwara dan mematuhi peraturan yang berlaku. Namun, dengan kebijakan yang semakin ketat, pelibatan langsung dari pelaku industri dalam proses penyusunan aturan menjadi sangat penting.
