REGIONAL:
Suara.com - Kementerian Lingkungan Hidup menghimbau (KLH) agar segenap pelaku industri sawit saling berkoordinasi serta melakukan konsolidasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam menghadapi musim kemarau 2025.
Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq demi mengantisipasi timbulnya titik-titik api di area rawan kebakaran.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), setidaknya terdapat delapan provinsi di Indonesia yang rawan kebakaran lahan.
Diantaranya ialah Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimatan Timur dan Kalimantan Utara, juga provinsi Riau. Adapun lahan-lahan tersebut kerap bersigungan dengan perkebunan kelapa sawit.
Oleh sebab itu, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan libatkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada kegiatan Konsolidasi Kesiapan Personil dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan di Provinsi Riau.
Hanif menekankan konsolidasi seluruh pemangku kepentingan menjadi penting mengingat seluas lebih dari empat juta hektar lahan perkebunan sawit terletak di Riau yang merupakan kawasan sawit terluas dari seluruh provinsi di Indonesia.
“Kami menghimbau perusahaan-perusahaan sawit agar bergabung dengan GAPKI untuk memudahkan dalam penanganan kebakaran lahan,” tegasnya ditulis Selasa (13/5/2025).
Sementara itu, GAPKI menyambut baik ajakan dan konsolidasi yang didorong Kementerian Lingkungan Hidup.
Sekretaris Jenderal GAPKI M. Hadi Sugeng menilai bahwa pencegahan dan penanganan karhutla memang memerlukan kerja sama banyak pihak.
Pasalnya, 752 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI telah menghimbau serta menetapkan standar dalam penanganan karhutla.
“Meskipun belum semua perusahaan sawit tergabung dengan GAPKI namun kami tetap merangkul seluruh stakeholder industri ini agar bersama-sama dalam pencegahan karhutla,” tegas Sekjen GAPKI, Muhammad Hadi Sugeng.
Dia menekankan GAPKI telah melakukan pencegahan Karhutla dengan merangkul multi pihak berbasis landscape, dengan melibatkan perusahaan sawit, lembaga pemerintah, dan badan yang terkait dan melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Selain sosialisasi, perusahaan anggota GAPKI juga melakukan standardisasi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi.
Pencegahan Karhutla lainnya yakni dengan melakukan modifikasi cuaca serta membuat himbauan dan standar kelengkapan sarana dan prasarana dalam pencegahan maupun penanganan karhutla.
Pencegahan Karhutla meliputi memetakan area rawan titik api serta memastikan tersedianya sumber air di area tersebut.
TERPOPULER
