"Rata-rata mereka ini kan kategori gajinya UMR ya, sehingga mereka dibebaskan, katakanlah, 5 persen dari gaji mereka. 5 persen itu bisa langsung menjadi konsumsi dan akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi," beber dia.
Namun, Achmad juga menyoroti tren menurunnya performa sektor padat karya. Ia menganggap bahwa fenomena ini merupakan hal yang sangat mendesak dan dapat memicu ketidakstabilan sosial serta menghambat pertumbuhan ekonomi ke depan. "Karena dengan adanya banyak PHK, saya sendiri selama enam bulan menghitung hampir 80 ribu pekerja formal dipulangkan. Yang smart itu artinya membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya," tegasnya.
Menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan menegaskan pentingnya proyek hilirisasi yang memiliki efek berganda (multiplier effect), terutama dalam penciptaan lapangan kerja. Ia menginstruksikan agar program-program padat karya diintegrasikan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga proses perizinan dan pemberian insentif dapat dilakukan lebih cepat dan terfokus.
Sebagai upaya menjaga daya saing industri padat karya, pemerintah juga menyiapkan paket revitalisasi mesin produksi. Salah satu bentuk dukungan konkret yang disiapkan adalah penyediaan kredit investasi senilai Rp20 triliun, dengan subsidi bunga sebesar 5 persen selama delapan tahun ke depan.